Notification

×

Adsense atas

Adsen

Bupati Kotim Hargai Eks Tekon Lakukan Aksi Damai

Minggu, 03 Juli 2022 | 23:00 WIB Last Updated 2022-07-07T04:21:10Z

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor memberi keterangan kepada wartawan. (ist) 


Sampit, fajarharapan.id - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Halikinnor menghargai eks tenaga kontrak (kontrak) yang tidak lolos seleksi melakukan aksi damai. Silahkan sampaikan uneg-uneg dengan aksi wajar.


Sebab penghapusan tekon di lingkungan pemerintah Kotim tersebut bukan atas kemauan diri Pemkab Kotim, melainkan adalah ketentuan dari pusat. Sebab pada 2023 nanti, semua tekon di seluruh Indonesia bakal dihapus, akibatnya bisa akan berdampak lebih besar lagi buat daerah.


"Saya menghargai aksi damai tekon yang tidak lulus seleksi kemarin. Ini bukan kemauan pemerintah kabupaten penghapusan tekon di daerah, tapi itu sudah ketentuan dari pusat. Saya sangat menghargai eks tekon melakukan aksi damai ini dengan baik-baik, jangan anarkhis," ujar Halikinnor saat jumpa pers dengan para wartawan, Minggu (3/7/2022) malam.


Bupati mengungkapkan hal itu, adanya rencana aksi damai yang digelar oleh eks tenaga kontrak (tekon) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), Senin (4/7/2022).


Halikinnor mempersilakan para eks tekon yang tidak lolos seleksi yang dilaksanakan berapa waktu lalu. “Silakan saja kalau mau aksi damai menyampaikan aspirasi. Asal jangan anarkis," tambahnya.


Bupati menghargai upaya para eks tekon melalui aksi damai, karena ini merupakan bentuk perjuangan mereka untuk nasib ke depannya, menyakini aksi damai ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif, tanpa tindakan anarkis. Sebab, yang terlibat dalam aksi ini merupakan orang-orang berpendidikan.


Diakui, ia pun miris harus mengambil keputusan melalui evaluasi tekon ini. Namun, ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat dihindari. Apalagi, sehubungan dengan wacana penghapusan tekon pada tahun 2023 mendatang yang mungkin akan berdampak lebih besar lagi.


"Semuanya itu bukan kehendak kita dari Pemerintah Daerah, tapi itu sudah ketentuan dari pusat. Pemkab hanya menjalankan. Saya harapkan eks tekon ini bisa melakukan aksi damainya untuk menyampaikan uneg-uneg, silahkan asal tidak anarkhis. Saya yakin dan percaya mereka itu orang-orang yang berpendidikan, tetap berpegang teguh dengan melakukan aksi yang wajar," tutupnya. (ib/audy)


ADSEN KIRI KANAN