Notification

×

Adsense atas

Adsen

Terkait PMK, Pemkab Kotim Tindaklanjuti SE Gubernur Kalteng

Kamis, 09 Juni 2022 | 17:28 WIB Last Updated 2022-06-25T10:31:34Z

Petugas memeriksa penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kotim. (ist)


Sampit, fajarharapan.id  – Mulai merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim), pemerintah setempat menindaklanjuti Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran.


SE itu tentang standar operasional prosedur (SOP) lalu lintas hewan dan produk hewan yang rentan terkena PMK. “Pemkab Kotim sudah menerima SE dari Gubernur dan sekarang tengah ditindaklanjuti menggunakan SE Bupati,” kata Kepala Dinas Pertanian Kotim, Sepnita kepada wartawan, Kamis (9/6/2022). 


Menurutnya, dikeluarkannya SE tersebut sehubungan ada peningkatan kasus PMK menjelang Idul Adha. Pemkab mengambil langkah yang tepat untuk mencegah hal-hal yang tidak diingin terjadi.


Isi SE gubernur tersebut, hewan dan produk hewan yang sehat yang boleh dilalulintaskan, baik antar provinsi maupun antar Kabupaten/Kota di Kalteng. 


Mengatur penataan lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK masuk dan keluar wilayah kalteng. Bagian ini terbagi menjadi tujuh poin, yakni harus ada surat rekomendasi.


Membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang ditandatangani Pejabat Otoritas Veteriner atau dokter hewan berwenang, SKKH harus teregistrasi dalam iSIKHNAS, dan SKKH diberikan jika dalam pemeriksaan tidak ditemukan tanda klinis PMK. Dilanjutkan, setiap kali melalui pos pemeriksaan, wajib dilakukan pemeriksaan fisik dan administrasi. 


Jika ditemukan ada hewan yang menunjukan tanda klinis PMK, secara otomatis ditolak untuk dilalulintaskan. Sebelum masuk Kalteng, hewan harus diisolasi selama 5 hari dan dipantau oleh tim crisis center kabupaten/kota dengan supervisi dari pejabat otoritas veteriner atau dokter hewan berwenang.(ib/audy)


ADSEN KIRI KANAN