Notification

×

Adsense atas

Adsen

Penggunaan Anggaran Kotim Diklaim Telah Sesuai Aturan

Senin, 20 Juni 2022 | 22:50 WIB Last Updated 2022-06-24T10:52:32Z

Foto bersama


Sampit, fajarharapan.id  - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) telah sesuai dengan aturan dan bisa dipertanggungjawabkan. 


Penegasan itu disampaikan Bupati Kabupaten Kotim, Halikinnor pada rapat paripurna penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 di gedung DPRD, Senin (20/6/2022).


Menurutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kotim TA 2021 terdiri atas realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja-transfer daerah dan realisasi pembiayaan daerah. 


Dirincikan, pendapatan sebesar Rp1.996.883.474.600, belanja dan transfer sebesar Rp1.998.156.482.325, penerimaan pembiayaan sebesar Rp137.315.472.485,97, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.890.000.000 dan Silpa Rp125.152.464.760,97.


Hasil kerja yang dicapai selama tahun 2021 terdiri realisasi pendapatan sebesar Rp1.878.720.479.018,77 dengan persentase 94,08 persen atau kurang 5,92 persen dari target. Realisasi belanja dan transfer Rp1.805.455.157.236,71 dengan persentase sebesar 90,36 persen atau kurang 9,64 persen dari target.


Surplus/defisit sebesar Rp73.265.321.782,06, realisasi penerimaan pembiayaan Rp137.315.472.485,97, realisasi pengeluaran pembiayaan Rp10.890.000.000, realisasi pembiayaan netto Rp126.425.472.485,97 serta sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa Rp199.690.794.268,03.


Sementara itu realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp327.428.110.782,86 atau sebesar 66,29 persen atau kurang 33,71 persen dari target sebesar Rp493.960.674,00. 


Rincian PAD 2021 yaitu realisasi pajak daerah sebesar Rp65.511.600.606 dengan prosentase 19,61 persen atau kurang 80,39 persen dari target sebesar 334.035.039.821.


Realisasi retribusi daerah sebesar Rp12.075.078.816,00 dengan prosentase 71,80 persen atau kurang 28,20 persen dari target sebesar Rp16.817.494.800,00.


Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12.188.994.863 dengan prosentase 100,85 persen atau lebih besar 0,85 persen dari target sebesar Rp12.086.047.91Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp237.652.436.497,86 dengan prosentase 181,38 persen dari target sebesar Rp131.021.893.135. 


Realisasi pendapatan  dana transfer (dana perimbangan pusat) sebesar Rp.1.209.377.948.248 dengan prosentase 107,42 persen atau lebih 7,42 persen dari target sebesar Rp1.125.876.868.000. Realisasi dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp114.999.210.569,51 dengan prosentase 79,75 persen atau kurang 20,25 persen dari target sebesar Rp144.207.664.926. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp226.915.209.418,40 dengan prosentase 97,46 persen atau kurang 2,54 persen dari target sebesar Rp.232.838.466.000.


Halikinnor menambahkan, disimpulkan bahwa realisasi pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.878.720.479.018,77 dengan prosentase 94,08 persen kurang 5,92 persen dari target sebesar Rp1.996.883.474.600.


Belanja dan transfer sebagaimana yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp1998.156.482.325,00 DAN terealisasi sebesar Rp.1.805.455.157.236,71 dengan prosentase 90,36 persen atau kurang 9,64 persen.


Realisasi belanja operasional sebesar Rp.1.270.907.334.157,80 dengan persentase 92,31 persen dari target sebesar Rp1.376.728.711.171. Realisasi belanja modal sebesar Rp271.533.027.519,91 dengan persentase 77,63 persen dari target sebesar Rp.349.800.508.468.


Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.2.190.473.053,00 dengan persentase 43,81 persen dari target sebesar Rp5.000.000.000 transfer atau bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan sebesar Rp260.824.322.506 dengan persentase 97,82 persen dari target sebesar Rp. 266.627.262.686. 


Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.137.315.472.485,97 dengan persentase 100 persen dari target sebesar Rp137.315.472.485,97. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.890.000.000 dengan persentase 100 persen dari target sebesar Rp10.890.000.000.


"Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan," demikian Halikinnor.(ib/audy)


ADSEN KIRI KANAN