Notification

×

Adsense atas

Adsen

Pemkab Kotim Tetap Pertahankan Tekon, Ini Kebutuhan Bukan Keinginan

Senin, 20 Juni 2022 | 09:56 WIB Last Updated 2022-06-23T03:01:14Z

Halikinnor


Sampit, fajarharapan.id –  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap mengupayakan mempertahankan tenaga kontrak (tekon). Sebab adalah kebutuhan dan bukan keinginan.


Penghapusan tekon menjadi dilema. Bagaimana tidak, pemerintah pusat menginstruksikan daerah ini agar tidak melakukan perpanjang kontrak pada tahun ini, sementara tenaganya masih dibutuhkan.


Hal itu dibenarkan Bupati Kotim, Halikinnor. “Sesuai petunjuk pemerintah pusat sebenarnya tekon atau honorer ini dihapus. Provinsi saja sudah menghapus 2.300 orang langsung diberhentikan. Kita tidak. Saya melihat kepentingan itu masih sangat krusial terutama di bidang kesehatan, pendidikan di desa-desa itu masih membutuhkan tenaga kontrak,” ungkap Senin (20/6/2022).


Halikinoor tidak menampik bahwa jika tidak ada Tekon maka akan kesulitan karena masih kekurangan. Guna menyelesaikan persoalan itu ia juga telah menyampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB bahwa daerah Kotim tidak bisa disamakan dengan pulau Jawa.


“Pulau Jawa mungkin SDM nya cukup, tetapi kita kurang. Kalau kita langsung serta merta menghapus Tekon, maka siapa yang akan menindaklanjuti Pendidikan dan Kesehatan di desa-desa. Tetap kita pertahankan tetapi akan terjadi rasionalisasi,” bebernya.


“Saya berharap yang tidak berkompetensi, maka mohon maaf tidak akan kita lanjutkan perpanjangannya, tetapi kalau berkompetensi itu tetap akan kita gunakan sebagai kebutuhan anjabnya,” timpal Bupati Kotim.


Mengenai berapa persen rasionalisasi, mantan Sekda Kotim itu mengatakan tidak akan ditargetkan. Karena kalau berbicara anjab Tekon saat ini sebenarnya masih sesuai anjab pemerintah daerah saat ini, tetapi karena ada permintaan pengurangan ia akan menargetkan 500 atau 700 pengurangan bagi yang tidak maksimal.


“Akan ada Perbup yang mengaturnya kita tidak pakai Perda. Jumlah tekon saat ini 3.200 orang. Kita tetap kurangi 700, artinya kita tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat tetapi kita tetap bertahan sehingga saya punya argumentasi yang dipertahankan. Ini memang bicara kebutuhan dan bukan keinginan, kebutuhan. Ingat itu ya,” tegasnya. (ib/audy)


ADSEN KIRI KANAN