Notification

×

Adsense atas

Adsen

Ini Penyebab Besarnya SILPA 2021 di Pemkab Kotim

Selasa, 21 Juni 2022 | 22:11 WIB Last Updated 2022-06-24T10:40:35Z

Irawati. (dok/diskominfo Kotim)


Sampit, fajarharapan.id - Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Irawati menjelaskan, penyebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 di kabupaten tersebut.


Pernyataan itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan DPRD setempat terkait SILPA 2021 yang dinilai cukup besar yakni Rp199,6 miliar lebih.


"Silpa dengan jumlah tersebut adalah merupakan sisa dari kegiatan dan belanja yang dilaksanakan serta belanja-belanja yang belum dibayarkan sampai akhir tahun," ujar Wakil Bupati Irawati di Sampit, Selasa (21/6/2022).


Penjelasan itu disampaikannya secara resmi dalam rapat paripurna di DPRD. Rapat dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum masing-masing fraksi yang ada di DPRD setempat, salah satunya yang mempertanyakan besarnya SILPA 2021.


Dari tujuh fraksi di DPRD Kotawaringin Timur, sebagian besar fraksi menyoroti besarnya angka Silpa. Fraksi-fraksi yang mempertanyakan itu yaitu dari Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN dan PDI Perjuangan. 


Sebelumnya, masalah ini disampaikan Bupati Halikinnor dalam pidato pengantar laporan pertanggungjawaban anggaran 2021 dalam rapat paripurna di DPRD setempat, Senin (20/6). 


Untuk itulah pemerintah kabupaten merasa perlu menjawab pertanyaan itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penjelasan pun disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna hari ini. 


"Nilai Silpa itu sebagian besar adalah sisa kegiatan DAK fisik, DAK nonfisik, DBH dana reboisasi serta saldo dana BLUD, dana BOS dan JKN yang mencapai Rp105.870.352.089," jelas Irawati. 


Dia menambahkan, secara umum total realisasi pendapatan pada  2021 lebih besar dari realisasi penerimaan  2020. Ada kenaikan sebesar Rp261.679.884.403. Namun demikian ada pendapatan asli daerah berupa BPHTB yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggarannya. 


Kondisi pendapatan daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengalami penurunan yang sangat signifikan karena potensi terbesar BPHTB ada dalam proses pengurusan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi untuk pengurusan HGU kewenangan ada di pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, sehingga realisasi dari BPHTB sangat tergantung pada

perusahaan dan pemerintah pusat.


Bagi pemerintah daerah, kata dia, penurunan ini menjadi kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih memperhatikan potensi riil pendapatan yang akan diterima di kas daerah.

 

Perlu pula prinsip kehati-hatian dalam menganggarkan nilai pendapatan bagi pendapat yang tingkat ketidakpastiannya tinggi sehingga alokasi penganggaran belanjanya dan realisasinya akan lebih mendekati riil.


Irawati menambahkan, untuk belanja daerah jika dibandingkan pada 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp122.184.258.937, tetapi jika dibandingkan dengan penganggarannya hanya mencapai realisasi 90,36 persen. 


Selama 2021 ada beberapa program kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi sampai 31 Desember 2021 belum dibayarkan. Selain itu pembayaran dari kementerian yang informasi atau pencairannya di akhir periode dan terlambat dilakukan penyesuaian di perubahan APBD. (ib/audy)


ADSEN KIRI KANAN