Notification

×

Adsense atas

Adsen

Disdukcapil Lakukan Evaluasi Standar Pelayanan, Ini Harapan Bupati Suhatri Bur

Selasa, 24 Mei 2022 | 06:57 WIB Last Updated 2022-05-23T23:57:03Z

Kepala Dinas Dukcapil Padang Pariaman Muhammad Fadhly memperlihatkan jenis standar pelayanan kepada pengguna layanan ketika pertemuan evaluasi standar pelayanan di Hall Kantor Bupati, Senin 23 Mei 2022 (foto.dok.ikp)


Parit Malintang - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman kembali melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan publik tahun 2022 bertempat di Hall Kantor Bupati, Parit Malintang, Senin (23/05/22).


Kepala Dinas Dukcapil Muhammad Fadhly menyebutkan, evaluasi terhadap standar pelayanan terus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk setiap tahunnya, standar pelayanan terus meningkat. Hal tersebut disebabkan adanya prosedur baru dalam kerjasama dengan berbagai stakeholder, sehingga membutuhkan standar pelayanan baru.



Kata dia, kita melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap standar pelayanan, maka menyebabkan meningkatnya jumlah standar pelayanan dari tahun ke tahun.


"Pada tahun 2018, kita memiliki 21 standar pelayanan.Tahun 2020, 23 standar pelayanan. Sedangkan tahun 2021, kita memiliki 69 standar pelayanan. Sementara itu, untuk tahun 2022 ini, kita memiliki 73 standar pelayanan." ungkapnya.



Terkait penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, sebut Muhammad Fadhly, tentu dengan menerapkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparasi, keadilan, serta tidak mengabaikan hasil survey kepuasan masyarakat dan janji perbaikan tahun 2022.



Dalam pertemuan itu, beberapa perwakilan pemangku kepentingan turut menyampaikan kritik dan saran tentang standar pelayanan di masa yang akan datang. Sebagaimana yang disarankan Ketua Forum Walinagari Padang Pariaman Hilman, ia berharap agar Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile dapat menjadi bagian dari Super Aps Kabupaten Padang Pariaman.



Secara terpisah, Bupati Suhatri Bur menyatakan melalui evaluasi yang dilaksanakan, dapat memberikan suatu standar yang betul-betul menjadi tolok ukur secara keseluruhan. Juga sebagai pedoman yang kuat dalam penyelenggaraan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Padang Pariaman.



"Kemudian menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat yang harus dilayani dengan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur" ungkapnya.



Suhatri Bur berharap agar Disdukcapil terus mempertahankan prestasi selama ini telah diraih. Tentu dengan proses yang tidak mudah dengan adaptasi terus menerus kedepannya.



"Disdukcapil Padang Pariaman tetap menjadi role model pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia" tutupnya.


Kegiatan evaluasi terhadap standar pelayanan ini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Seperti pengguna layanan, perguruan tinggi, pusat studi kebijakan publik Sumatera Barat, tokoh masyakarat, mitra kerjasama inovasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perbankan, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, pers, dan organisasi perangkat daerah di Padang Pariaman. (ikp-dek)



ADSEN KIRI KANAN