Notification

×

Adsense atas

Adsen


Wabup Richi Pimpin Rakor Percepatan Penurunan Stunting

Sabtu, 12 Maret 2022 | 13:37 WIB Last Updated 2022-03-12T06:37:21Z

 



Tanah Datar, fajarharapan.id - Akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ( Stunting) berdasarkan ketetapan Menteri sebagai urusan pemerintahan dibidang kesehatan (Perpres No.72 Tahun 2021).


Di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting sekitar 21,5%, dan berdasarkan hasil penimbangan massal pada bulan Agustus dengan menggunakan e-PPGBM angka stunting Tanah Datar mencapai 14,52%.


Menurut laporan Kepala Baperlitbang Tanah Datar, Alfian Jamrah dalam Rakor, Jum’at (11/03) tetsebut menjelaskan secara nasional BKKBN sebagai leading sektor pelaksanaan program percepatan penurunan stunting mempersiapkan diri melaksanakan arahan Presiden RI pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting pada tanggal 28 Januari 2021 lalu menjadi 14% melalui pendekatan keluarga.


“Untuk mendukung program pemerintah percepatan penurunan stunting ini ada 8 (delapan) OPD dan Instansi Vertikal yang berperan dalam kelengkapan data yaitu Dinas PMDPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama,” sebut Alfian.


Tujuan dan kelompok sasaran dari percepatan penurunan stunting ini disampaikan Alfian, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.


“Kelompok sasaran dari percepatan penurunan stunting ini adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan,”tambah Alfian.


Ketua TPPKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra yang turut hadir saat rakor itu mengatakan jika 10 Program Pokok PKK sangat berkaitan erat dengan upaya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat sehingga percepatan penurunan stunting di Tanah Datar dapat dicapai.


Sementara itu Wakil Bupati Richi Aprian, SH MH, mengatakan jika percepatan penurunan stunting itu merupakan tanggungjawab bersama, bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat.


“Mari kita bersama-sama mencegah stunting saling berkolabirasi dengan OPD dan dengan delapan aksi integrasi yaitu Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Peran Nagari, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting dan Review Kinerja Tahunan,”ujar Wabup.


Wabup berharap penanganan kasus stunting harus tepat sasaran dan pengalokasian anggaran yang sesuai untuk penanganan stunting tersebut sehingga percepatan penurunan kasus stunting berjalan dengan baik.


Wabup juga jelaskan terkait peraturan Bupati yang menjelaskan peran dan kewenangan nagari yang digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah nagari dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBD termasuk dana desa untuk melaksanakan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat nagari.


Pada saat rakor yang diikuti OPD terkait itu tampil sebgai pemateri Baperlitbang, Dinas PMDPPKB dan Dinas Kesehatan.(Veri).


adsensen-1

ADSEN KIRI KANAN