Notification

×

Adsense atas

Adsen


Pimpinan KPK : Kepala Daerah Terima Suap Ibarat Orangtua Peras Anak-anaknya

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:45 WIB Last Updated 2022-03-29T08:45:00Z

 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.


JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengingatkan seluruh para kepala daerah di Indonesia agar tidak menerima suap terkait apapun dan dari siapapun. Sebab menurutnya, kepala daerah yang menerima suap, sama hal dengan orang tua memeras uang anak-anaknya sendirinya.


Demikian ditegaskan Nurul Ghufron saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi wilayah Provinsi Maluku Utara, hari ini. Rakor tersebut juga dihadiri Gubenur Maluku Utara, KH Abdul Ghani Kasuba bersama jajaran Bupati, Wali Kota, anggota DPRD, Sekda, dan Inspektorat Provinsi Maluku Utara.


"Kita belakangan ini dihebohkan dari fenomena ibu menyembelih putranya. Kita semua terhenyak miris dan sedih mendengarnya, tapi kita kadang abai bahwa kepala daerah yang memungut pungutan ilegal bahkan memeras rakyat dalam pengurus izin, PBJ, manajemen ASN, sesungguhnya senafas orang tua yang memeras anak-anaknya," kata Ghufron melalui pesan singkatnya, Selasa (29/3/2022), sebagaimana dikutip Okezone.com.


Ia meminta para kepala daerah untuk benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengayom, pelayan, serta pelindung rakyatnya. Ghufron menyebutkan, kepala daerah seharusnya bisa menjadi sosok ayah yang baik dan istimewa untuk keluarganya.


"Kepala daerah diharapkan memfasilitasi segenap rakyatnya laksana ayah mengayomi, melindungi, dan memenuhi kebutuhan segenap warganya, bukan sebaliknya aparat yang menjadi penghisap dan pemeras rakyatnya. Mari kita hentikan sebelum semuanya menjadi terhina karena ditangkap KPK," ujar Ghufron.


Dalam kesempatan itu, Ghufron menekankan, KPK hadir untuk mengawal hingga menjaga kepala daerah agar konsisten mewujudkan visi dan cita-citanya memajukan serta mensejahterakan daerahnya masing masing. Hal itu, kata Ghufron, sesuai dengan janji kampanye para kepala daerah saat mengikuti Pilkada.


"Karena korupsilah musuh yang menjauhkan tercapainya kemajuan daerah," tekannya.


KPK bakal mengawal setiap daerah lewat program pencegahan korupsi yang disebut dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP adalah mekanisme perbaikan agar sistem tata kelola kekuasaan hingga keuangan daerah efektif, efisien, transparan dan akuntabel. "Sehingga, tidak memungkinkan atau tidak dapat disalahgunakan (dikorupsi)," imbuhnya.


Menurutnya, MCP kalau disandingkan senada dengan syariat untuk mencegah korupsi. Tak cukup syariatnya, ditekankan Ghufron, para kepala daerah juga harus memahami dan memenuhi hakikatnya untuk memakmurkan rakyat serta wilayahnya.


"Hakikat kepala daerah adalah bapak atau orang tua yang harus cinta dan karenanya berkomitmen pada kemakmuran semua rakyat dan daerahnya," tuturnya.


Berdasarkan data yang dikantongi Ghufron, tak sedikit daerah yang capaian MCP-nya bagus, tapi disayangkan masih banyak terjadi suap. Menurutnya, hal itu terjadi karena motivasi dan dedikasi kepala daerah memenuhi MCP hanya sebagai pemenuhan formil atau administratif.


"KPK mengingatkan agar kepala daerah memahami jati diri kepala daerah adalah kepala keluarga segenap warga daerahnya, perut yang harus dikenyangkan adalah perut seluruh rakyat, kesehatan pendidikan dan semua kepentingan publik harus dipenuhi bagi seluruh rakyat daerahnya," kata Ghufron.


"Tanpa kesadaran dan dedikasi kecintaan kepada rakyat, MCP pun penindakan akan terus menjadi kegiatan rutin yang tak berkesudahan. KPK kini hadir sebagai pengawal kehormatan kepala daerah dan tak berharap KPK hadir mencabut kehormatan kepala daerah karena ditangkap melakukan korupsi," ujarnya.(*)



adsensen-1

ADSEN KIRI KANAN