Notification

×

Adsense atas

Adsen

Korban Gempa Pasaman di Pengungsian Bakal Terima Bantuan Uang Tunggu Rp500.000 per KK 

Jumat, 04 Maret 2022 | 07:46 WIB Last Updated 2022-03-04T00:46:51Z

 

Menko PMK Muhadjir Effendy.

PASAMAN BARAT  – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan pemerintah akan memberikan bantuan uang tunggu senilai Rp500.000 per bulan kepada korban gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat yang tinggal di tempat pengungsian. Bantuan tersebut diberikan kepada tiap kepala keluarga (KK).


"Para pengungsi nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang tunggu. Bantuan uang sebesar Rp500.000 per-KK perbulan itu diberikan selama berada di hunian sementara sambil menunggu hunian tetap kembali dibangun," kata Muhadjir saat meninjau lokasi terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, Kamis (3/3/2022). 


Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto. Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,1 dengan kedalaman 10 km mengguncang wilayah Provinsi Sumbar pada Jumat (25/2/2022) dengan titik episenter gempa berada di Pasaman, sebagaimana dikutip iNews id.


Gempa juga dirasakan lima kabupaten lain yang turut terdampak dan sampai saat ini masih seringkali terjadi gempa susulan namun dengan kekuatan magnitudo yang lebih lemah. Adapun data total korban per-2 Maret 2022 pukul 21.00 WIB, 13 orang meninggal dunia, 29 luka berat, 86 luka ringan, 15.553 jiwa mengungsi. Sementara infrastruktur terdampak 3.094 rumah rusak, 29 rumah ibadah, 33 sekolah, 10 fasilitas layanan kesehatan, dan 5 perkantoran.


Menko PMK mengingatkan bahwasanya masa tanggap darurat bencana akan berakhir pada 10 Maret mendatang. Dia meminta kepada pemerintah daerah dan juga para pihak terkait agar dapat segera mempercepat proses validasi data pengungsi.


“Perlu segera dilakukan percepatan data validasi pengungsi. Ini kaitannya dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka (pengungsi), termasuk uang tunggu,” ucap Menko PMK.


Percepatan pendataan kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas umum juga sangat dibutuhkan. "Dengan begitu kita harapkan tanggal 10 Maret, akhir dari batas tahap tanggap bencana itu selesai, data-data ini sudah final agar tahap selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan secepat mungkin," ucap Muhadjir.


Berdasarkan hasil pantauan selama kunjungan, pelaksanaan tanggap darurat mulai dari pencarian dan pertolongan terhadap korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan kesehatan dan pemulihan dini sudah berjalan baik. Hanya sarana untuk kebersihan, sanitasi, dan MCK di tempat pengungsian masih belum tercukupi.


“Tadi saya langsung telepon ke Pak Sekjen KemenPUPR untuk bisa segera disiapkan oleh PUPR, di samping tentu saja ada bantuan-bantuan dari instansi. Mungkin saja termasuk TNI/Polri, kalau ada MCK mobile yang bisa ditarik untuk mendukung kebutuhan MCK di tempat-tempat pengungsi, agar segera dikirim,” tuturnya.


“Insya Allah nanti malam tim dari KemenPUPR sudah akan datang ke sini untuk mendata kebutuhan-kebutuhan MCK karena ini memang sangat mendesak. Kemudian saya mohon juga ada kepastian-kepastian kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Tadi di beberapa lokasi saya lihat sudah cukup bahkan berlebih, hanya distribusinya saja yang perlu disinkronkan,” katanya.


Dia menambahkan bantuan  itu diharapkan tidak hanya datang dari kabupaten/kota di Provinsi Sumbar, tetapi juga dari provinsi lain terutama yang berdekatan seperti Provinsi Sumatera Selatan, khususnya untuk kebutuhan fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat.


Antara jumlah korban yang membutuhkan dengan bantuan yang disediakan juga harus seimbang. Terutama menyangkut kebutuhan anak-anak balita yang mengungsi di tenda harus benar-benar terpenuhi termasuk pengungsi rentan seperti ibu hamil dan lanjut usia (lansia).(*)



ADSEN KIRI KANAN