Notification

×

Adsense atas

Adsen

Kantor Imigrasi Padang Deportasi Warga Malaysia Langgar Izin Tinggal

Rabu, 09 Maret 2022 | 17:37 WIB Last Updated 2022-03-24T03:40:44Z

 

Jamridul Bin Usman bersama dua petugas imigrasi Padang. (ist)


Padang, fajarharapan.id -Seorang warga negara Malaysia bernama Jamridul Bin Usman resmi di deportasi ke negaranya. Pria kelahiran Indonesia, 14 Januari 1966 itu telah melanggar  Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang  No.6 Tahun  2011 tentang Keimigrasian. 


Selama ini, dia menetap  di Kabupaten  Sijunjung, Sumatera  Barat melebihi izin tinggal bagi warga negara asing. "Sesuai pasal 79 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenakan tindakan administrasi  Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan,"  kata Kepala Imigrasi Kelas I TPI Padang, Napis. 


Berdasarkan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kepada pria pemegang Paspor dengan nomor A54745236 itu dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian dengan usulan penangkalan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Nomor W.3.IMI.IMI.1-0690 GR.04.05 Tahun 2022 tentang TAK.


Jamridul Bin Usman resmi dideportasi kembali ke negaranya pada Rabu (9/3/2022). Dia dideportasi melalui Bandara Soekarno Hatta dengan  pengawasan  oleh Kasi Inteldakim, Zaenal Wahyudin dan Kasi Tikkim, Edi.


Pria asli Sijunjung itu dibawa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat  Batik air yang berangkat pada pukul 08.25 WIB dari Bandara Internasional Minangkabau dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pukul 10.15 WIB.


Kemudian,  pada pukul 13.15 WIB,  melakukan check in di konter Malaysia Airlines dan  pukul 14.30 WIB petugas melakukan serah terima pendeportasian kepada Pejabat Imigrasi TPI Soekarno Hatta. "Yang bersangkutan kami berangkatkan menuju Malaysia (KUL) dengan nomor penerbangan MH 720 pada pukul 15.45 WIB," terangnya. 


Pencegahan sesuai aturan UU keimigrasian untuk mereka yang dideportasi dilakukan selama enam bulan pertama.  Selanjutnya bisa diperpanjang sesuai dengan permasalahannya.(yuni)


ADSEN KIRI KANAN