Notification

×

Adsense atas

Adsen


Heboh, Nama Honorer di Pemkab Kab. Keerom Beredar di Medsos, Yang Lama Bekerja Namanya Tidak Tercatat, Tidak Ada Honor Malah Namanya Muncul

Senin, 07 Maret 2022 | 15:51 WIB Last Updated 2022-03-07T08:52:53Z

Yahya Sauri, Wakil Ketua Komisi A DPRD Keerom.


Keerom, fajarharapan.id - Anggota DPRD Keerom, Papua belum mendapat data terkait honorer yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, sehingga data dokumen yang sedang beredar di kalangan publik melalui grup WA belum dapat dipertanggungjawabkan.


Daftar nominatif usul verifikasih dan validasi tenaga honorer tahun 2021 berjumlah 916 orang yang di tetapkan oleh Pemda Keerom, dengan cap dan tanda tangan Bupati Keerom, belum menerima data dari Pemerintah (Badan Kepegawaian Daerah/BKD).


Hal itu, di utarakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Keerom Yahya Sauri saat berbincang-bincang bersama fajarharapan.id di ruang kerjanya, Senin (7/3/2022).


Kata Yahya Sauri, dia belum bisa memastikan data itu benar benar dari BKD atau tidak, karena DPRD belum mendapat data honorer secara akurat dari pihak eksekutif.


Menurut, Yahya Sauri, seharusnya data ini keluar sesuai dengan surat keterangan dari BKD, sehingga tenaga honorer yang selama ini benar benar mengabdi dapat mengetahui, serta melakukan persiapan pemberkasan ulang yang dibutuhkan.


Data Honorer Kabupaten Keerom yang sedang beredar ini, pihak DPR juga belum tau, sehingga di anggap belum ada jaminan hukum. Hanya saja dia mengimbau agar pihak yang memberikan data ini harus akurat, sehingga tidak menimbulkan polimik yang lebih luas di kalangan masyarakat.


Sementara itu, atas nama tokoh Masyarakat Adat Keerom, Bonifasius Moenda, S.Ip, sesalkan atas hadirnya data honorer yang tidak ada jaminan hukumnya. Selain itu data honorer ini juga tidak sesuai dengan fakta lapangan, sebagian besar yang honor dan kontrak bertahun tahun saja namanya tidak keluar, sedang non honorer atau kontrak justru namanya keluar.


Bonifasius Moenda mempertanyakan, pangangkatan atau SK Penetapan K2 sisa belum juga di umumkan,  lalu hadirkan data honorer yang hampir seribu itu dari mana, 


Selesaikan dulu K2 sisa lalu silahkan rekrut baru data honorer, itupun yang benar benar mengabdi.


Menurutnya, banyak anak anak asli yang benar benar telah mengabdi maupun sedang mengabdi namanya tidak terdata dalam data honorer yang sedang berkembang. "ini kan tidak benar," katanya.


Menurut Bonifasius Moenda, data yang sedang beredar oleh pihak DPR saja belum dapat, sehingga munculnya data honorer ini ditunggu saja, namun tentunya akan ada keributan, terutama bagi mereka yang selama ini bekerja secara sungguh-sungguh di lapangan lalu namanya tidak keluar pada data honorer di kabupaten.


Salah satu anggota Komisi B DPRD Keerom, Dibelom Wonda menambahkan, data honorer yang beredar ini belum memiliki jaminan yang pasti. "Kami antisipasi adalah adanya keributan dari para pencaker," tambahnya.


"Kami memohon kepada pemerintah memberikan kepastian atas data honorer yang sedang beredar di sejumlah media sosial WA maupun media sosial lainnya," tegasnya.


Agar hal ini tidak membuat konflik baru di kalangan masyarakat atau para tenaga honorer, maka tolong di arahkan sesuai aturan yang ada.


Ada sejumlah daftar nama yang tidak pernah honor namun namanya diumumkan, sedangkan yang benar benar honor namanya tidak tercantum. 


"Yang kami mengharapkan kepada pemerintah adalah memberikan kejelasan terkait data honorer yang sedang berkembang ini," tutupnya. (NR)


adsensen-1

ADSEN KIRI KANAN