Notification

×

Adsense bawah

Adsen


Polemik Kepala Kampung Yamara Jangan Sampai Diboncengi Kepentingan Politik Pilkada 2024

Rabu, 05 Januari 2022 | 16:17 WIB Last Updated 2022-01-05T09:17:40Z

Keerom, fajarharapan id - Polimik internal kepala kampung bersama Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang diduga backup tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Kampung Yamara Distrik Mannem Kabupaten Keerom, Papua jangan sampai diboncengi kepentingan politik pilkada 2024.


Polemik atas dugaan indikasi korupsi dianggap telah keluar rel. Apalagi polemik itu kini menjadi bahan konsumsi publik pada sejumlah media online maupun media sosial. Perihal itu kini ditanggapi Kepala Kampung Yamara (Pir - V) Distrik Mannem, Longginus Fatagur.


Dalam statemen  Longginus Fatagur, Selasa (4/1/2022) kepada fajarharapan.id di kediamannya menegaskan, selaku kepala kampung dirinya telah bekerja sesuai prosedur, sehingga sangat menyayangkan adanya oknum tertentu dalam menciptakan isu miring, sehingga keluar statemen untuk mencopot dari jabatan kepala kampung.


Menurutnya, ada beberapa ekses pembangunan kampung menjadi problem, sehingga menjadi polemik oleh Bamuskam dan beberapa tokoh di kampung setempat. Di antaranya enggan hadir pada Muskam, pembangunan jembatan dalam kampung bernilai Rp150 juta.


Yang mana dalam pekerjaan tersebut divonis anggarannya tidak terpakai semua, termasuk pekerjaan fasilitas olahraga (lapangan bola volly) Rp30 juta. Penebasan lokasi baru pembangunan perumahan warga dia divonis menggunakan anggaran kampung sebesar Rp30 juta dan warga menganggap, serta saya di anggap Longginus arogan.


"Perlu saya mengklarifikasih bahwa pembangunan jembatan dalam kampung, termasuk penyediaan sarana olahraga (lapangan bola volly)  telah sesuai dengan biaya yang ditentukan melalui APBK, sementara itu biaya pembukaan lahan pembangunan perumahan yang divonis kepada saya, atas indikasi menggunakan anggaran yang bersumber dari kampung itu tidak benar," tegasnya sekaligus meluruskan sejumlah pemberitaan media online.


Menurutnya, anggaran yang diberikan kepada warga dalam penebasan lahan dibantu oleh salah satu pengusaha dari pusat. "Jika mau dibuktikan saya siap panggil orangnya. Selain itu, saya dinyatakan enggan hadir dua kali pada Muskam, undangan untuk saya selaku kepala kampung saja tidak pernah diterima, lalu tiba-tiba di panggil untuk muskam. Semuanya tentu ada prosedurnya," tegasnya lagi.


Menurutnya,  salah satu aktor penting atas hadirnya transmigrasi di Distrik Arso 1980 - 1982 ini. "Jika dalam pandangan Bamuskam, tokoh pemuda, tokoh perempuan, maupun sebagian masyarakat di kampung ini, jika saya terbukti korupsi okelah nanti kita lihat saja, saya siap dengan laporannya, asalkan pihak yang menggugat memiliki data valid. Hanya saja saya berharap, pandangan miring yang di arahkan kepada saya muda mudahan, tidak diboncengi kepentingan politik Pilkada 2024," tambahnya.


Menurutnya, ada beberapa statemen yang beredar diberbagai media online maupun media sosial dugaan dia melakukan korupsi. "Tuduhan itu tolong buktikan. Berapa rupiah yang saya korupasi. Kalo memang mau lapor kepada pihak berwenang silahkan. Siapa saja memiliki hak lapor asalkan saja, asal punya bukti yang kuat," tantangnya.


Lanjut Longginus Fatagur, Jika di cermati simpel saja, polemik ini berhembus akibat kurangnya tingkatan koordinasi yang tersentralisasi di satu titik kepala kampung bersama Bamuskam. Siapapun memiliki hak untuk menduduki jabatan kepala kampung dan silahkan saja, karena  beredarnya isu publik ini telah tercium di-backup oleh oknum yang memiliki kepentingan untuk menggantikannya (ada isu turunkan saya dari jabatan kepala kampung).


"Saya mau katakan bahwa jangan sampai sama dengan yang terjadi di Dinas Pendidikan, siapapun yang pemimpin kampung ini tidak akan menduduki jabatannya dalam jangka waktu lama. Tidak menghargai orang yang punya tanah ini akan terus karam," tutupnya. (Nbr)


ADSEN KIRI KANAN