Notification

×

Adsense bawah

Adsen


Wajib Vaksin Pakai UU Nomor 4 Tahun 1994 Dinilai Masyarakat Tidaklah Tepat

Kamis, 30 Desember 2021 | 06:57 WIB Last Updated 2021-12-29T23:57:41Z

.


Kab.Solok, fajarharapan.id - Pelaksanaan wajib vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat yang sekarang ini gencar dilakukan di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Solok Sumatera Barat menuai kritik masyarakat, Rabu (29/12/2021).


Pasalnya, undang-undang nomor 4 tahun 1994 sebagai dasar hukum yang dicantumkan di dalam surat undangan yang dibagikan kepada masyarakat oleh tim pencegahan penularan Covid-19 yang dengan itu mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi guna cegah penularan Covid-19 khususnya di Kabupaten Solok dinilai masyarakat tidaklah tepat.


Pendapat tersebut disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang tidak ingin namanya disebutkan.


Kepada media ini ia mengatakan bahwa hal itu sudah disampaikan ke petugas kepolisian yang datang bersama kader ke kediamannya mengajak ia dan istri melakukan vaksinasi.


Menurutnya, undang-undang nomor 4 tahun 1994 yang di cantumkan oleh petugas di dalam undangan vaksinasi yang disebar kepada masyarakat di salah satu kecamatan di Kabupaten Solok, pada dasarnya merupakan peraturan tentang pembentukan daerah Kotamadya Tingkat II Palu (Sumber: peraturan.bpk.go.id).


Tak sampai disitu ia mengatakan bahwa jika yang dimaksud itu adalah PP Nomor 4 Tahun 1994 maka dasar hukum itu akan melenceng lebih jauh lagi.


Sebab PP Nomor 4 Tahun 1994 tersebut adalah peraturan yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan dasar koperasi (Sumber: peraturan.bpk.go.id).


Namun begitu terkait hal itu ia mengaku tetap beranggapan positif, "Boleh jadi tim pencegahan penularan Covid-19 tersebut salah tulis di dalam undangan yang disebar ke masyarakat," ungkapnya


Kepada petugas ia mengatakan, "Mungkin yang dimaksud oleh tim pencegahan penularan Covid-19 di dalam undangan yang mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi ini adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular," ujarnya


Katanya, jika memang aturan itu yang dimaksud, maka tetap saja ia menilai bahwa penggunaan undang-undang nomor 4 tahun 1984 yang dengan itu mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi tidaklah tepat, khususnya di daerah Kabupaten Solok yang notabene adalah daerah yang berada di zona Orange (resiko sedang).


Menurutnya terkait wabah yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tersebut ada dijelaskan pada BAB I pada Ketentuan Umum Pasal 1 poin (a) yaitu, wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.


Menurutnya ketentuan umum tersebut sudah terkodivikasi dengan sangat jelas, itu artinya daerah yang dapat dilakukan kewajiban vaksinasi bagi masyarakat itu adalah daerah yang berada pada zona Merah.


Ia mengingatkan bahwa mengenai penetapan zona merah, hijau, kuning ataupun orange sudah ada penjelasannya di dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 pada BAB IV tentang Daerah Wabah Pasal 4 ayat (1), menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah, dimana Kabupaten Solok saat ini berada pada zona Orange.


Oleh karena itu ia berpendapat bahwa tidaklah tepat apabila mencantumkan BAB VII tentang ketentuan pidana Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).


Menurutnya, masyarakat yang merasa dirinya sehat karena tidak merasa terkonfirmasi Covid-19 yang dengan itu dirinya tidak mau di vaksinasi, maka tidak serta merta tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap kealpaan, sebab menurutnya selain individu masyarakat tersebut merasa sehat juga karena daerah Kabupaten Solok itu sendiri tidaklah berada pada zona Merah.


Lebih jauh ia berpendapat bahwa bagi masyarakat yang menolak vaksin tidaklah dapat dikenakan pasal 14 ayat (1), barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).


Sebab menurutnya, kalimat "menghalangi" yang terkodivikasi di dalam pasal tersebut tidaklah dapat diartikan sama dengan sikap "tidak ingin" dari individu untuk di vaksinasi.


Ia meng-analogikan, "misalnya jika kita tidak menghadiri undangan pernikahan seseorang karena disebabkan sesuatu hal, lalu apakah ketidak-hadiran kita itu dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan menghalang-halangi acara pernikahan orang yang telah mengundang kita," jelasnya.


Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2019 tercatat sebanyak 387.868,00 jiwa (sumber:badan pusat statistik kabupaten solok).


Menurutnya, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 387.868,00 jiwa, dengan jumlah terkonfirmasi Covid-19 per tanggal 27 November 2021 yang berjumlah sebanyak 3309 orang, maka dengan itu Kabupaten Solok tidaklah dapat dikategorikan sebagai daerah wabah untuk selanjutnya dengan itu kewajiban vaksinasi kepada masyarakat tidaklah tepat.


Hal itu ia sandingkan dengan mengutip update zonasi Kab/kota di sumbar Minggu ke 62 pandemi Covid-19 pada bulan Mei tahun 2021 tercatat Kab.Solok berada di zona Orange (resiko sedang).


Selanjutnya pada rekap kasus Covid-19 per nagari di Kabupaten Solok per tanggal 1 Oktober 2021, dari 74 nagari tercatat 2 (dua) nagari berada di zona Merah yaitu Nagari Kotobaru dan Nagari Batang Barus. Sumber: lumbungdata.solokkab.go.id.


Tak sampai disitu ia juga mengutip data Pemkab Solok yang mencatat per tanggal 27 November 2021 bahwa total warga Kabupaten Solok yang terkonfirmasi Covid-19 adalah sebanyak 3309 orang, karantina mandiri sebanyak 0 orang, dirawat sebanyak 0 orang, meninggal sebanyak 123 orang dan sembuh sebanyak 3186 orang.


Dengan itu ia berpendapat bahwa generalisasi vaksin terhadap masyarakat saat ini khusuanya di Kabupaten Solok bukanlah tindakan yang tepat, karena tidak sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum BAB 1 Pasal 1 poin (a) undang - undang nomor 4 tahun 1984.


Melalui media ini ia menegaskan bahwa pendapat yang di sampaikan ini tidaklah bertujuan atau dalam upaya untuk menghalang-halangi pelaksanaan vaksinasi yang sedang dilakukan oleh tim pencegahan penularan Covid-19, tidak lain adalah dalam rangka menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana hal itu diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen (pertama 1999 -ke-empat 2002) yang mengatur tentang warga negara dan penduduk serta hak asasi manusia pada Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.


Serta Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.


Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.


Dan Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Disisi lain, mengutip pernyataan yang disampaikan pakar hukum pidana DR.Egi Sudjana terkait implementasi aturan, yang mewajibkan vaksinasi terhadap masyarakat? Dimana pakar hukum pidana tersebut menolak tampaknya keras generalisasi dengan penyertaan pemberlakuan sanksi pidana dan denda bagi masyarakat yang tidak mau divaksinasi, yang dengan itu ia bersama tim-nya melayangkan Somasi kepada Kemenkumham semenjak bulan Januari 2021 begini penjelasannya.


Dalam podcas-nya di chanel youtube Kalam Kristus yang ditonton 48 ribu kali pada menit ke 48 dalam tayangan tersebut DR.Egi Sudjana menyampaikan bahwa dirinya sejak bulan Januari 2021 telah menggugat Somasi pihak Kemenkumham yang menggunakan undang-undang kekarantinaan dengan ancaman sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak mau di vaksinasi.


Menurut Egi undang-undang kekarantinaan tersebut hingga saat ini tidak pernah diberlakukan.


"Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa dikenakan sanksi hukum tanpa ada azas legalitas-nya," ungkap Egi.


"Pelaksanaan sanksi pidana itu harus jelas azas legalitasnya, sebagaimana hal itu diatur pada hukum pidana pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa seseorang tidak bisa di pidana kalau tidak ada hukum yang mengaturnya," jelasnya.


Menurut Egi sanksi denda dan pidana itu dapat di berlakukan bagi masyarakat yang tidak mau di vaksin, apabila undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu diberlakukan.


"Dalam kontek ini saya mau bacakan sebagai satu bukti saja sebagai satu ketentuan dari pasal 93 undang undang nomor 6 tahun 2018 bahwa keberlakuan dari sanksi pidana, baik itu penjara 1 tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 100.000.000 sebagaimana dimaksud pasal 93 junto pasal 9 ayat 1 adalah sanksi yang dilekatkan pada ketidak-patuhan masyarakat atau penyelenggara kekarantinaan kesehatan dan bukan diperuntukan bagi setiap warga negara yang menolak untuk di vaksin," jelas Egi.


"Tapi kenapa sekarang ini hal itu disimpangi bahkan di khianati, koq orang yang gak mau di vaksin dipaksa seperti sekarang ini. Ini jelas kezoliman yang luar biasa," tandas Egi.


Menyangkut zonasi beberapa daerah di Sumbar media ini kemudian mengutip pemberitaan media Kompas.com yang dalam berita tersebut menuliskan pernyataan Jubir Tim Satgas Covid-19 Sumbar Jasman Rizal yang melakukan klarifikasi terhadap data yang menyebutkan bahwa 4 daerah di Sumbar berada di zona Merah itu tidaklah benar.


"Berdasarkan data kita tidak ada zona merah. Kami malas berpolemik soal data itu. Sebab data on set itu ada di daerah, bukan data publish di pusat," kata Jasman Rizal.


Terkait hal tersebut Jasman Rizal mengaku bahwa pihaknya sudah berkali-kali membantah hal itu.(nr)


ADSEN KIRI KANAN