Notification

×

MGID ATAS

Adsen


Pemko Pariaman, Penyerahan Aset BMD Pd.Pariaman Terkatung-katung

Kamis, 25 November 2021 | 19:22 WIB Last Updated 2021-11-25T12:22:17Z


Buyung Lapau, S.Sos, M.Si.
(foto.co)
 

Kota Pariaman - Untuk penyerahan sebagian asset Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Padang Pariaman kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman masih terkatung-katung.


Hal itu dinyatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman Buyung Lapau, S.Sos.M.Si ketika ditemui fajarharapan.id di ruang kerjanya, Kamis (25/11/21), tentang proses  penyerahan BMD tersebut belum tuntas.


Penyerahan asset BMD Pemdakab Padang Pariaman yang berada dalam Kota Pariaman, kata Kepala BPKPD, harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian kota Pariaman dan pelantikan Pejabat Walikota, sebagaimana disebutkan pada Bab V pasal 13 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002.


Ia mengakui sebagian telah diserahkan asset BMD itu, namun sebagian lagi masih belum diserahkan baik yang dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan Pemdakab Padang Pariaman.


"Seperti Kantor dan Rumah Dinas (Rudin) yang terlihat, agak terbengkalai bagaikan tak terurus merimba. Setidaknya, berdasarkan hasil investigasi ke lapangan, ada 34 bangunan Kantor dan Rudin yang tersebar pada beberapa titik dalam Kota Pariaman" sebut Buyung Lapau sambil menyodorkan datanya. 


Menurut dia, pihak Pemko Pariaman meminta Kantor dan Rudin berskala prioritas terlebih dahulu sebanyak 14 jenis asset BMD. Itupun dilihat bangunan Kantor maupun Rudin yang tidak dimanfa'atkan secara bijak. 


"Dalam proses penyerahan asset BMD ini, juga telah ikutserta yang dimediasi dari Jaksa Pengacara Negara dan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Kesemuanya itu, demi kenyamanan dan keamanan terhadap asset BMD yang merupakan bagian dari milik Negara" sebut Buyung Lapau didampingi Kabid Asset Zuswati Safitri,SE.


Kabid Zuswati Safitri menambahkan, penyerahan hibah asset BMD hanya semata-mata untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang No.12/2002 itu. Jadi, dari 32 maping daftar asset Pemdakab Padang Pariaman tersebut, kita harap ada 13 item prioritas terdiri Kantor 6 Unit, Rudin 16 Unit serta sebidang tanah kosong.


"Kita kedua Daerah yang cukup kuat hubungan emosional ini, demi menjaga milik negara. Lagi, menghindari ada berdampak nantinya" tutur Zuswati Safitri yang mengaku telah bertugas PNS sejak Kotif Pariaman dulu.


Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman Taslim Letter S.E.Akt ketika dihubungi fajarharapan.id melalui handphone mengakui telah menerima surat permohonan dari Pemko Pariaman tentang hibah asset BMD.


"Berkas itu telah berada di Bidang Asset. Tentu, tak kesemuanya dipenuhi. Sebab kita juga belum punya Kantor di Ibu Kota Kabupaten. Maka kita masih membutuhkan gedung tersebut" ujar Taslim.


Ia menyebutkan proses penghibahan asset BMD harus mendapat persetujuan dari Dewan, minimal dari Pimpinan DPRD Padang Pariaman.


"Ya sedang diproses, kita segerakan pelaksanaan penghibahannya. Namun demikian, belum kesemuanya terpenuhi sebagaimana yang diajukan pihak Pemko Pariaman tersebut" tuturnya dengan suara ramah dibalik gagang hp. 


Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Syafrizal ketika ditanya fajarharapan.id di Pariaman mendukung proses penghibahan asset BMD tersebut.


"Jauh hari kita telah meminta tentang keberadaan asset BMD Pemdakab Padang Pariaman. Yang jelas, telah berapa jenis yang diserahkan, dan seberapa yang belum. Jadi, kami dari Dewan dapat pula mengetahuinya" tegas anggota Fraksi Partai Golkar yang juga putra Nagari Gunung Padang Alai itu. (co).


ADSEN KIRI KANAN