Notification

×

MGID ATAS

Adsen

Pemkab Lobar Bina Masyarakat, Stop dan Gempur Peredaran Rokok Ilegal

Senin, 27 September 2021 | 21:45 WIB Last Updated 2021-09-27T14:45:25Z
Sosialisasi kepada masyarakat tentang rokok ilegal.


Lombok Barat, fajarharapan.id - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Pemkab Lobar) melalui Kesatuan Polisi Pamong Praja, terus membina para pedagang dan produsen untuk tetap menjaga peredaran rokok ilegal dengan melaksanakan sosialisasi di beberapa desa maupun kecamatan di wilayah Lobar.


"Kami dalam proses pembinaan ke teman-teman pedagang, target yang lebih besar adalah ke temen-temen pedagang dan produsen," ucap Sekertaris Pol PP Lombok Barat I Ketut Rauh, Senin, (27/09/21).


Dengan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dapat dibina penjualan maupun dalam produksi rokok legal. Pihaknya mengaku dengan adanya sosialisasi ini bisa menciptakan lowongan pekerjaan untuk masyarakat khususnya di Lombok Barat karena semakin banyak produksi rokok, maka semakin banyak tenaga kerja yang di serap.


"Kita akan bina teman-teman itu, supaya apa, yang awalnya dia menjual yang ilegal kita bina menjadi legal, tentunya apa, di sana banyak tenaga kerja yang terserap, pendapatan teman-teman pengusaha juga meningkat, dan pada akhirnya petani tembakau juga tersalurkan barangnya yang padanya juga pendapatan negara meningkat".


Rokok ilegal yang beredar di wilayah Lombok Barat mempunyai sindikat masing-masing. "Rokok ilegal sudah kayak sindikat, sekarang dia menjual barang itu dengan lebel A kita temukan A ini besok dia menjual dengan lebel B dan isinya sama."


Rauh berharap dengan dilakukan sosialisasi kepada peserta yang berjumlah 70 orang ini bisa memberitahu kepada teman-teman sekelilingnya dengan harapan agar dapat meminimalisir peredaran rokok ilegal. 


"Jadi harapan kita adalah yang 70 orang ini membantu kami menginformasikan kepada teman-teman nya di rumah, kepada tengga di rumah dan kepada keluarganya dengan harapan semakin banyak yang tau dan bisa minimalisir rokok ilegal ini," harapnya.


Pada tahun 2021 ini sudah dilakukan sosialisasi di beberapa desa dan kecamatan sudah mencapai 16 kali dan rencana akan diadakan 17 kali sosialisasi. "Di tahun 2021 ini kita adakan sosialisasi 17 kali dan sudah terlaksana 16 kali, tinggal yang trakhir di desa kuripan," ucapnya.


Selain itu, Sekertaris Polisi Pamong Praja (Pol PP) menghimbau kepada masyarakat pedagang untuk tidak menjual rokok Ilegal dan perokok supaya tidak merokok yang ilegal. 


"Kami dari tim penegakan menghimbau dan minta tolong kepada semua masyarakat baik itu pedagang dan pembeli. Yang pedagang jangan menjual rokok yang ilegal dan konsumen atau pembeli jangan merokok yang ilegal, semua mengatakan tidak pada rokok yang ilegal," himbaunya.


Sementara itu, menurut fungsional pengelola informasi kepabenan bea cukai Mataram Lalu Danillah Utama, mengatakan, sudah tidak ada lagi yang ditemukan rokok ilegal beredar yang berbentuk pilitan setelah dilakukan sosialisasi ini. 


"Yang kita indikasikan beredar di Lombok Barat pas kita turun kemaren sudah tidak ada lagi rokoknya, jadi yang tadi salah pruntukan itu pitai cukainya 12 batang dan isisnya 20 batang itu kemaren di daerah Gerung banyak yang beredar. Tapi setelah berjalan sosialisasi ke masyarakat dan saya cek lagi sudah tidak ada dan ini termasuk juga pada tembakau iris," tuturnya.


Pihaknya mengaku, dengan berjalannya sosialisasi pemberantasan rokok ilegal membuat peredaran rokok ilegal menjadi berkurang di pasaran. "Dengan Pol PP rutin turun dan hasilnya signifikan, jadi masyarakat menjadi paham mana yang ilegal dan legal, efek sosialisasi ini sangat luar biasa," ucapnya.


Dalam pengurusan izin yang harus diketahui oleh masyarakat yang pertama dia harus mempunyai lahan 200 M° dan bisa akses jalan, klok memang dia tidak punya itu dia bisa sewa tempat yang punya akses jalanya. 


"Untuk tahapan awalnya itu yang penting dia punya lahan dulu dan bisa akses jalan kalok dia tidak punya itu dia bisa sewa dan bates sewa itu minimal 5 tahun, setelah itu baru dia bisa mengajukan ke kita surat permohonan pertama untuk cek lokasi denahnya dan di tahap kedua baru di wajibkan untuk menyiapkan INB dan NPWP," tutupnya. (Ndi)

ADSEN KIRI KANAN