Notification

×

MGID ATAS

Adsen

OTT di Kab. HSU Membuktikan KPK Bekerja Sesuai dengan Fungsinya

Rabu, 29 September 2021 | 07:59 WIB Last Updated 2021-09-29T00:59:43Z
Ahmad Husaini


Banjarmasin, fajarharapan.id - Berita mengagetkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), bukti nyata Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sesuai fungsinya.


Saat OTT, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Plt. Kepala Dinas PUPR HSU dengan inisial MK, MRH selaku pihak swasta dari CV Hanamas serta FH selaku pihak swasta dari CV Kalpataru.


MK, Plt Kadis PUPR Kabupaten HSU sendiri menerima diduga menera fee pemenangan proyek di dua desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di desa Kayakah, Amuntai Selatan. Sebanyak 15% dari MRH yang berasal dari CV Hanamas. 


Sedangkan dalam proyek kedua, MK turut menerima 15% fee pemenangan proyek dari FH untuk pembuatan irigasi di desa Karias Bajang. 


Jika ditotalkan dari kedua proyek tersebut MK mendapatkan kucuran dana segar sebanyak Rp345 juta dari pemenanganan lelang tersebut. 


Menyikapi kejadian OTT di Hulu Sungai Utara, Ketua LSM Kaki Kalsel, Ahmad Husaini memberikan tanggapan dan mengapresiasi KPK.


Saat ditemui disela-sela kesibukannya, mengatakan turut mengapresiasi kinerja KPK yang melakukan OTT di Hulu Sungai Utara, 15 September lalu. 


"Tentunya dengan adanya OTT ini membuktikan bahwa KPK itu bekerja sesuai dengan fungsinya," ucapnya, Selasa (28/9).


OTT itu merupakan salah satu tindak lanjut penyelewengan kekuasaan kepala daerah maupun stakeholder yang ada di Hulu Sungai Utara. 


"Letak utama permasalahan ini sebenarnya ada di penyelewengan kekuasaan, kan kita tau ya untuk jadi kepala daerah itu modalnya tidak sedikit," ungkapnya. 


"Karena maharnya banyak ya diduga mau tidak mau harus balik modal,"ucap Ketua Umum Kaki Kalsel ini. 


Lelaki yang hobi bermain tennis itu memaparkan akar masalah yang ditelaah OTT di HSU itu merupakan ketimpangan dari UU Pilkada yang ada di Indonesia. 


"Adanya ketimbangan dari UU Pilkada menurutnya jadi salah satu penyebab terjadi Korupsi, kalau UUnya tidak diperbaiki ya hal seperti ini pasti kembali terjadi," paparnya.


Selain ketimpangan UU yang ada , penyelewengan kekuasaan atau bahkan pemenangan lelang atau tender bagi H. Usai merupakan salah satu mall - administrasi yang lumrah terjadi di pemerintahan.


"Kalau pemenangan lelang , penyalahgunaan wewenang atau suap itu pasti hal yang biasa di lingkungan Pemerintahan. Tapi ya OTT KPK di HSU ini, saya lihat sudah terendus oleh KPK," terangnya.


Diakhir, Ketua LSM Kaki Kalsel berharap kedepannya KPK dapat terus melanjutkan pemberantasan Korupsi yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. 


"OTT ini bukti bahwa KPK benar - benar bekerja, saya harap kedepannya KPK bisa mengungkap kasus - kasus yang belum terendus," tutupnya. (feb)

ADSEN KIRI KANAN