Notification

×

MGID ATAS

Adsen

Media Online Berjamuran, Begini Respon Kadis Kominfo Lotim

Jumat, 10 September 2021 | 08:34 WIB Last Updated 2021-09-10T03:37:14Z
.


Lombok Timur, fajarharapan.id - Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur, NTB, Ahmad Masfu, SE., MM, menuturkan bahwa masih banyak media online yang belum terverifikasi Dewan Pers  (DP) yang aktif di Lombok Timur (Lotim).


Menurutnya, hanya hitungan jari media online  di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mempunyai legalitas yang jelas (berbadan hukum) dan sudah terverifikasi dari Dewan Pers.


"Kalau di Lombok Timur yang saya pantau kurang lebih ada sekitaran 7 media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers dari sekian banyak media online di Lotim ini," terang Kadis Kominfo Lombok Timur, saat ditemui wartawan fajarharapan.id di ruangan kerjanya, Jumat (10/9/2021).


Media-media yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, NTB, terlebih dahulu dimintai legalitasnya. Legalitas yang dimaksud minimal sudah melakukan pengajuan izin ataupun sedang dalam proses verifikasi oleh Dewan Pers.


Diakui, Pemkab Lotim, belum menerapkan aturan media online yang mau bekerjasama dengan Pemkap harus terdaftar di Dewan Pers. Tapi dalam waktu dekat ini Lotim juga bakal menerapkan aturan seperti kabupaten kota lainnya. Bahwa media online bekerjasama medianya harus terdaftar di Dewan Pers, perusahaannya telah berbadan hukum, dan memiliki SK Menkumham.


"Lotim bakal menerapkan media online yang ingin bekerjasama dengan Pemkab harus terdaftar di Dewan Pers. Tapi sekarang belum menerapkan hal demikian, sebab masih belum ada regulasinya, kini kita masih mengacu pada peraturan di atasnya.  Apabila akan melakukan kerja sama, kami akan memeriksa legalitasnya," imbuh dia.


Terkait jika ditemukan adanya media 'abal-abal' atau yang tidak jelas legalitasnya dan beroperasi di daerah Lombok Timur, menurutnya jika mengajukan untuk kerjasama dengan pemkab otomatis ditolak, jika belum memiliki badan hukum (PT)  dan SK Menkumham.


Kominfo Lombok Timur juga akan tetap berkordinasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ataupun dengan Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan adanya media 'abal-abal' yang ada di Lombok Timur.


"Jika kita sudah punya bukti bahwa ada media 'abal-abal' yang sudah beraktivitas dengan mengekspos beberapa berita misalnya, nanti akan kita sampaikan seperti apa tindak lanjutnya," cetus Kadis Kominfo Lombok Timur.


Kadis Kominfo Lombok Timur juga menyebutkan, bahwa untuk Kominfo pada tingkat daerah masih belum memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada media abal-abal tersebut, karena kewenangan itu diberikan untuk Kementerian Pusat yaitu Menkominfo RI melalui Dewan Pers.


"Kita berharap adanya pendelegasian dari pusat untuk daerah agar kita bisa memblok media 'abal-abal' tersebut, dikarenakan yang tahu persis di lapangan itu adalah kita yang ada di daerah. Sedangkan yang di Pusat memantau dari jauh," harapnya. (Reza P/Zan)

ADSEN KIRI KANAN