Notification

×

MGID ATAS

Adsen


KPK-RI Sambangi Kab.Solok, Dewan Tanyakan Soal RPJMD

Kamis, 30 September 2021 | 23:30 WIB Last Updated 2021-09-30T16:44:59Z

DPRD Kabupaten Solok rapat dengan KPK-RI.


Kab.Solok, fajarharapan.id - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang dipimpim Arif Nurcahyo, sambangi Kabupaten Solok dalam rangka Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Kamis (30/9/2021).


Rapat dengan KPK-RI  tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Dodi Hendra, turut hadir Wakil Ketua Ivoni Munir dan Wakil Ketua Lucki Efendi dan Plt Sekwan Zaitul Ikhlas.


Dodi Hendra saat itu berkesemptan membuka rapat dengan sebuah pantun. "Beli nampan berisi nasi, makan berdua biar mesra, mari kita melawan korupsi, agar rakyat sejahtera."


Usai KPK-RI memaparkan unsur-unsur terkait tindak pidana korupsi, rapat tersebut kemudian dilanjutkan tanya jawab anggota DPRD dengan tim KPK.


Tanya jawab anggota DPRD dengan tim KPK dititkberatkan seputar permasalahan Korupsi, serta permasalahan yang terjadi saat ini di Kabupaten Solok, seperti permasalahan RPJMD yang sejauh ini melabarak sistem kolektif kolegial antar lembaga.


Menjawab soalan yang disampaikan oleh anggota DPRD tersebut, KPK menyebut bahwa yang terpenting adalah tidak ada unsur korupsinya yang berkaitan dengan keuangan.


Menurut KPK karena hal ini di luar domainnya, maka KPK menyarankan sebaiknya hal ini di konsultasikan ke Kementrian atau Kemendagri.


KPK menyampaikan tujuan kedatangannya ke Kabupaten Solok salah satunya adalah dalam rangka melakukan deteksi dini agar DPRD dapat terhindar dari tindak pidana korupsi.


Kendati demikian KPK mengingatkan setiap perencanaan dan penganggaran semua yang ada di DPA sudah harus ada pengusulannya atau dasarnya, baik itu dari hasil Reses ataupun Musrembang hingga rekam jejaknya.


KPK menyebut bahwa saat ini lembaganya fokus pada koordinasi pencegahan korupsi dimana garis besarnya yaitu,


Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak daerah, Manajemen Aset daerah, Tata Kelola Dana Desa.


KPK menyebut berdasarkan UU No.31/1999 Jo. UU No 20/2001 jenis Tipikor itu dirumuskan dalam 30 Jenis, dan dikelompokkan menjadi tujuh Jenis Besar yaitu, Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Konflik Kepentingan dalam Pengadaan, Gratifikasi. (nr)


ADSEN KIRI KANAN