Notification

×

MGID ATAS

Adsen


"Jangan Ada Lagi Kegiatan yang Tiba-tiba Muncul di APBD"

Kamis, 30 September 2021 | 23:44 WIB Last Updated 2021-09-30T16:44:22Z

Tim KPK-RI kunjungi Pemkab Solok dalam rangka monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan.


Kab.Solok, fajarharapan.id- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) belum lama ini sambagi Rumah Dinas Bupati Solok Epyardi Asda, M.Mar, Kamis (30/9/2021) di Arosuka.


Ketua Tim KPK-RI Arief Nurcahyo mengatakan kunjungannya itu dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan sekaitan dengan program pencegahan korupsi di Kabupaten Solok.


Arief menjelaskan, ada beberapa agenda utama tim KPK di Kabupaten Solok, pertama Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok, tahun 2021.


Arief berharap perencanaan dan penganggaran APBD mesti ter-intregrasi antara pendanaan dan penganggaran.


Sebagaiman sering pihaknya sampaikan, Arief menyebut bahwa semua kegiatan harus masuk ke dalam sistem perencanaan.


"Tidak ada lagi kegiatan yang tiba-tiba muncul di APBD tanpa diusulkan sebelumnya, itu pesan yang sering kami sampaikan kepada dewan, supaya eksekutif bisa melaksanakan sesuai aturan yang ada," ujarnya.


"Kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Solok terhindar dari korupsi," imbuhnya.


Lebih jauh Arief mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan penyebab pertama bagi teman-teman yang terpaksa "bersekolah" di KPK, karna terjebak dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dan juga untuk masalah terkait dengan perijinan KPK mengingatkan agar bersama-sama mentaati peraturan yang ada.


Dikesempatan itu Bupati Solok Epyardi Asda, M.Mar dalam sambutannya berharap, dengan adanya kunjungan dari tim KPK, dapat memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Kabupaten Solok guna untuk memberikan pencerahan kepada daerah Kabupaten Solok terkait upaya dan tindakan preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.


Bupati mengatakan ada delapan area yang menjadi objek penilaian oleh KPK-RI, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tatakelola dana desa, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah. 


Kepada seluruh Kepala OPD bupati berpesan untuk dapat melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka aksi pencegahan korupsi tahun 2021, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Solok memperoleh hasil yang maksimal.


Sekaitan pemberian jabatan, bupati katakan haram hukumnya baginya mengambil duit dari ASN, mulai dari yang kecil sampai jabatan yang lebih besar seperti jabatan sekda.


Dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah bupati berharap masukan-masukan yang diberikan KPK,  dapat di implementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. (nr)


ADSEN KIRI KANAN