Notification

×

MGID ATAS

Adsen

Pro dan Kontra Menyoal Putusan BK Terhadap Ketua DPRD Dodi Hendra

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 09:30 WIB Last Updated 2021-08-21T02:39:14Z
Wabup Solok Jon Firman Pandu.


Kab.Solok - Pro dan kontra adalah menyampaikan tanggapan yang berbeda mengenai suatu hal, dimana ada argumen pro dan kontra di dalam satu teks diskusi.


Tanggapan pro dan kontra tersebut baru-baru ini terekam dalam sebuah video berdurasi 4.47 detik, yang disampaikan oleh Jon Firman Pandu, yakni selaku Eksekutif (Wabup Solok) sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Wilayah Kab.Solok.


Hal itu disampaikan JFP atas Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab.Solok yang menjatuhkan hukuman terhadap Ketua DPRD Kab.Solok Dodi Hendra yang notabene dari Fraksi Gerindra.


Keputusan BK DPRD Kab.Solok berawal dari mosi tidak percaya oleh anggota DPRD Kab.Solok terhadap Ketua DPRD Kab.Solok Dodi Hendra.


Dalam video tersebut, Wabup Solok JFP menanggapi putusan BK DPRD Kab.Solok dari dua perspektif yang berbeda.


Begini tanggapan Jon Firman Pandu

"Selaku ketua DPC, saya melihat putusan ini adalah satu sikap dan keputusan," ujar JFP menjawab pertanyaan awak media diruang sidang paripurna.


"Bagi kami ini sebuah dinamika. Untuk itu kita tidak ada melakukan intervensi terhadap keputusan BK tersebut," ujarnya.


JFP menilai bahwa keputusan BK tersebut merupakan satu keputusan yang diambil secara bersama.


"Selaku ketua DPC, saya akan sampaikan langkah-langkah dan strategi kepada DPP hingga DPP, bahwa inilah yang terjadi," kata JFP.


"Kami menghargai keputusan BK. Untuk langkah ke depannya, kita akan melakukan rapat dengan fraksi dan pimpinan cabang, bahwa partai gerindra akan tegak lurus, dimana kepentingan kita yang lebih besar itu adalah kepentingan masyarakat luas," ungkapnya.


Selaku ketua DPC, pada menit ke 2 detik ke 21 dalam rekaman video tersebut JFP mengatakan,


"Kita akan lakukan upaya hukum terhadap putusan ini," tegas JFP.


"Mungkin akan ada tindak lanjut dari propinsi ke PTUN, seperti itu," sambungnya


"Insyaallah ini baik-baik saja. Demi kepentingan masyarakat Kabupaten Solok," ungkap Wabup Solok JFP.


"Ini satu dinamaika, dan kita harus patuh dan taat pada apa yang sudah diputuskan," ujarnya.


"Mengenai tindak lanjut, tentu akan segera kita tindak lanjuti," ujar JFP optimis.


"Selaku eksekutif (wakil bupati solok.red) hari ini saya mengalami sesuatu yang luar biasa," ungkapnya.


"Dimana selaku Wabup saya hadir di sidang paripurna yang notabene adalah menghukum kader saya sendiri," ungkapnya.


"Tapi kita harus pilah."


"Gerindra sudah tegas bahwa kita akan lakukan upaya-upaya hukum," tegas JFP.


"Saya melihat proses ini begitu cepat dan.panjang," ujar wabup.


"Kendati kita menghargai keputusan BK yang sudah melakukan semua mekanisme, tapi mungkin ada beberapa titik dimana hal itu tidak sesuai mekanisme," ungkap JFP.


"Nah,.mengenai hal itu tentu kita akan melakukan upaya-upaya sekaitan persoalan terhadap kader kita yang dipermasalahkan tersebut," tegasnya.


Wabup Solok JFP dikesempatan itu juga mengungkapkan soal hubungannya saat ini dengan Bupati Solok Epyardi Asda,


"Secara konteks kita bisa memilah, kita ada bilik-bilik yang harus kita jaga dan rawat bersama, bahwa hubungan saya secara pribadi dengan bapak bupati tidak ada persoalan," ungkap Wabup.


"Selaku Wabup saya tau apa tugas-tugasnya," tegasnya.


"Bupati bukan hanya mitra bagi saya, tapi beliau juga sebagai orang tua bagi saya," ungkap JFP.


"Nah,.saya ingin belajar banyak dengan beliau, dimana beliau adalah seorang tokoh nasional," sambung JFP.


"Dengan kejadian ini, selaku ketua DPC Partai Gerindra, saya melihat ini sesuatu yang harus kita tempuh, bagaimana agar upaya-upaya yang kita lakukan selesai dengan jelas," ujar JFP.


"Dan kita berharap, masyarakat Kabupaten Solok tidak terpancing," tutupnya. (nr)

ADSEN KIRI KANAN