Notification

×

Adsense bawah

Adsen


KPPN Lubuk Sikaping Telah Salurkan 42,74 Persen Dana Desa

Rabu, 04 Agustus 2021 | 22:08 WIB Last Updated 2021-08-04T15:18:22Z



 
Lubuk Sikaping, Fajarharapan.id
KPPN Lubuk Sikaping hingga 30 Juli 2021 telah menyalurkan dana desa mencapai 42,74 persen atau sebesar Rp43,4 miliar dan penyaluran DAK Fisik 9,02 persen atau sebesar Rp16,5 miliar.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Heni mengatakan, penyaluran tersebut untuk dua kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPN itu, yakni Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

Penyaluran dana desa di Kabupaten Pasaman disampaikan Heni, telah terealisasi 48,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp25,2 miliar dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 36, 47 persen dari pagu anggaran sebesar Rp18,2 miliar.

"Sedangkan penyaluran DAK Fisik Kabupaten Pasaman telah terealisasi 21,81 persen atau sebesar Rp16,5 miliar sedangkan Pasaman Barat baru menyelesaikan tahap proses review dari APIP," sebut Heni saat "Sosialisasi Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Evaluasi Penyuran DAK Fisik TA 2021 yang diselenggarakan secara online pada Senin (2/8).

Sosialisasi itu menghadirkan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)  Sumatra Barat. Asep Darna, salah seorang Kepala Sesi pada Kanwil DJPb Sumatra Barat menyampaikan tentang Kebijakan Relaksasi Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa, serta pemberian penegasan mengenai mekanisme pendataan KPM BLT Desa. Juga tentang Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  Pasaman dan Pasaman Barat yang dipaparkan Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb  Sumatra Barat, Ahmar Rudi. 

Dalam Evaluasi Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2021, Ahmar Rudi menyampaikan, konsekuensi jika persyaratan DAK Fisik tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu 31 Agustus 2021. Maka, DAK Fisik tahap I dan tahap selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus tidak disalurkan pada TA 2021 dan pendanaan dan penyelesaian dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan DAK Fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah percepatan berupa penyelesaian tender, perekaman dan upload data kontrak, APIP dan BPAKD memastikan bahwa kontrak yang di input sudah sesuai,  sehingga penyaluran DAK Fisik dapat terealisasi sebelum batas waktu," tegasnya.

Asep Darna juga menyampaikan tiga hal penting dalam Relaksasi Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa, yaitu Peraturan Desa mengenai APBDes yang semula merupakan syarat tahap I menjadi syarat tahap II, syarat penyaluran BLT Desa bulan kesatu adalah surat Kuasa pemindahbukuan DD dari bupati dan merekap data KPM BLT pada aplikasi OMSPAN dan bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas cukup melakukan tagging (menandai) desa layak salur pada aplikasi, dan penyaluran BLT desa yang semula secara bulanan menjadi tiga bulanan.

Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah segera melaksanakan langkah-langkah percepatan, yaitu segera mengajukan penyaluran earmark 8%, BLT Desa dan non BLT Desa, permintaan penyaluran tidak perlu menunggu semua desa siap, segera mengajukan permintaan BLT desa tiga bulan, tidak menambah persyaratan untuk permintaan penyaluran diluar ketentuan PMK dan koordinasi dengan KPPN dan Desa. (yuni)

ADSEN KIRI KANAN