Notification

×

MGID ATAS

Adsen

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Dorong Akselerasi Penyaluran DAK Fisik

Rabu, 25 Agustus 2021 | 10:42 WIB Last Updated 2021-08-25T03:42:17Z

 


Kakanwil DJPb saat memberikan pemaparan. (ist)



Bukittinggi, Fajarharapan.id
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Sumbar.

Peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari BPKD, Bappeda, dan OPD Teknis pengelola Dekon TP dan DAK Fisik se-Sumatra Barat.
Kepala Kanwil dalam paparannya menyampaikan, evaluasi atas realisasi pendapatan dan belanja negara termasuk kinerja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Sumbar. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi pembahasan utama dalam kegiatan ini diantaranya adalah evaluasi realisasi belanja pada OPD Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta realisasi penyaluran DAK Fisik yang masih belum optimal.


Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan kata Heru, telah memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan untuk penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Jika mengacu pada peraturan yang menjadi pedoman pengelolaan DAK Fisik, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 tahun 2019, batas waktu penyampaian dokumen syarat penyaluran DAK Fisik tahap I adalah 21 Juli. 

Namun demikian, karena dinilai terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional, Menteri Keuangan memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
Perpanjangan batas waktu ini tidak terlepas dari kondisi banyaknya permasalahan dan kendala yang dihadapi pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. 

Hal ini, dapat terlihat dari belum optimalnya realisasi DAK Fisik sampai dengan akhir Semester I 2021. Untuk wilayah Sumatra Barat, di akhir Juni 2021 DAK Fisik hanya terealisasi sebesar Rp101,21 miliar atau 5,34% dari total pagu. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 42,74% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

Belum optimalnya penyaluran DAK Fisik ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah proses perikatan kontrak belum selesai, reviuw APIP atas penyerapan dan capaian output DAK Fisik TA 2020 belum selesai dan adanya pergantian kepala daerah, pejabat pengadaan, dan operator OMSPAN.

Sementara itu, sampai dengan  21 Agustus 2021, realisasi DAK Fisik sudah menunjukan pertumbuhan yang cukup baik yakni mencapai 14,52% atau senilai Rp275,49 miliar. Meskipun ada penambahan realisasi yang cukup besar, namun angka ini masih cukup rendah dari target realisasi DAK Fisk Tahap I,  yakni sebesar 25%. Berdasarkan data yang disajikan pada OMSPAN, terdapat dua pemda yang masih belum melakukan penyaluran DAK Fisik Tahap I.

Kondisi ini menjadi catatan tersendiri dan mendapatkan perhatian khusus. Kepala Kanwil menekankan perlu akselerasi dari seluruh pemda dalam hal pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran. “Pemda harus memaksimalkan sisa waktu yang tersedia, terutama untuk dua pemda yang sama sekali belum tersalur. Pemda hanya memiliki sisa waktu beberapa hari lagi untuk melengkapi berkas persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I”. 

Lebih lanjut Kepala Kanwil menyampaikan, perlu adanya koordinasi yang intens antara pemda dengan KPPN serta sinergi yang optimal antara OPD teknis pengelola DAK Fisik, APIP dan DPKD. Pemda juga diharapkan segera memitigasi risiko atas kemungkinan tidak salurnya DAK Fisik tahun 2021.

Kepala Kanwil mengingatkan bahwa jika DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya atau hanya disalurkan sebagian, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Oleh sebab itu, seluruh pemda diharapkan dapat segera melengkapi dokumen persyaratan dan melakukan penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk seluruh Bidang/Subbidang. Jika sampai  31 Agustus 2021 masih belum bisa melengkapi dokumen persyaratan penyaluran, maka untuk seluruh kegiatan yang sumber pembiayaannya dari DAK Fisik yang sudah terdapat perikatan menjadi tanggung jawab pemda.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil juga menyampaikan beberapa rekomendasi langkah-langkah strategis dalam pengelolaan DAK Fisik, diantaranya adalah pimpinan daerah diharapkan dapat mendorong OPD untuk segera menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa sehingga kontrak kegiatan dapat segera direkam pada aplikasi OMSPAN.

Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah dan OPD Pengelola DAK Fisik untuk mempecepat proses pemenuhan persyaratan untuk disampaikan ke KPPN, khususnya reviu APIP. OPD Pengelola DAK Fisik, Inspektorat Daerah/APIP dan Badan Keuangan Daerah agar lebih cermat dalam melakukan perekaman data, melakukan reviu, serta verifikasi dokumen persyaratan penyaluran agar tidak terjadi salah input. Pemerintah daerah agar memperhatikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang/Subbidang dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga terkait. 

Selanjutnya, melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan segera mengajukan penyaluran DAK Fisik dalam hal dokumen yang telah memenuhi persyaratan penyaluran tanpa harus menunggu sampai dengan batas waktu.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan lanjut Kakanwil DJPb akan selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan pemda dalam rangka mendorong alselerasi pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I tahun 2021. Dalam waktu yang tersisa beberapa hari lagi, seluruh pihak yang terkait harus terus melakukan koordinasi dan sinergi agar target penyaluran DAK Fisik Tahap I dapat tercapai. Demikian rilis. (Yuni)

ADSEN KIRI KANAN