Notification

×

MGID ATAS

Adsen

Ketua DPRD : "Kami Tidak Rela Sejengkalpun Tanah Lima Puluh Kota Diklaim Pemko Payakumbuh"

Selasa, 06 Juli 2021 | 00:20 WIB Last Updated 2021-07-05T17:20:45Z
Deni Asra, S.Si


Lima Puluh Kota, fajarharapan.id -- Bagaikan dalam sebuah peperangan, genderang telah ditabuhkan. Tali pelana di tangan kiri bersamaan busur telah disiapkan, kini tinggal menarik anak panah di tangan kanan. Sedangkan, bola api yang sengaja digulirkan sebagai umpan, mendapat respon dari pihak lawan. 


Pendapat Akhir Fraksi Gerinda DPRD. Kabupaten Lima Puluh Kota melalui juru bicaranya Khairul Apit dalam sebuah Rapat Paripurna DPRD, meminta Bupati Safaruddin untuk mengambil sikap tegas terhadap sikap tidak terpuji dari Pemerintah Kota Payakumbuh, karena secara diam-diam telah mencaplok sebahagian wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, terutama yang berada di daerah perbatasan.


Untaian kalimat di atas mendapat respon dari Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, ST, MT. Seperti berita yang dimuat pada fajarharapan.id, Senin, 5 Juli kemarin. Walikota menanyakan ketika diputuskan Bupati, Pak Dewan Kemana?


Ketua DPRD. Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra, S.Si melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada awak media, di penghujung malam Senin (5/7/2021) mengatakan, tidak dalam rangka menimpali apa yang disampaikan oleh Pak Walikota Payakumbuh yang dimuat dan viral dalam beberapa media.


"Beliau orang hebat dengan segudang prestasi nasional dan internasional. Yang pasti, mewakili masyarakat Lima Puluh Kota, DPRD sudah mengambil keputusan bahwa DPRD menolak dengan tegas penetapan tapal batas Kabupaten Limapuluh Kota tanpa melibatkan dan persetujuan kabupaten/kota yang berbatasan langsung," kata Deni.


Ditambahkan Deni politisi Partai Gerinda besutan Prabowo Subianto itu, ia tidak rela sejengkalpun tanah Lima Puluh Kota, diklaim secara sepihak tanpa adanya pembicaraan.


Keputusan DPRD itu sudah diserahkan ke bupati untuk diteruskan ke pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Kemendagri.


"Kita memilih untuk tidak berkonfrontasi dengan siapapun. Saya mintak kita menahan diri dalam memberikan argumentasi. Kalau yang disampaikan oknum anggota DPRD itu adalah di forum resmi dalam rapat paripurna terbuka DPRD," tegas Deni Ketua DPRD yang melenial itu.


Lebih jauh Deni berucap, harusnya ngak usah ditimpali dengan bahasa - bahasa dan argumen yang tidak mendidik kepada masyarakat.


Pemimpin itu adalah panutan bagi masyarakat baik dalam bersikap maupun berucap. Ayo kita berikan contoh yang baik dan mengedukasi masyarakat.


"Kita harus bijaklah menyikapi masalah yang ada. Kita sama - sama punya daerah, yach..kita urus saja daerah masing - masing. Nggak usah argumen nggak jelas", pungkas Ketua DPRD yang ramah dan dekat dengan masyarakatnya. (zik)

ADSEN KIRI KANAN