Notification

×

MGID ATAS

Adsen

Dukung Tugas Pokok dan Fungsi, KPPN Lubuk Sikaping Gelar In House Training

Jumat, 02 Juli 2021 | 17:33 WIB Last Updated 2021-07-02T10:35:39Z

Kepala KPPN Lubuk Sikaping bersama kedua narasumber. (Ist)



Lubuk Sikaping, Fajarharapan.id
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping menggelar "In House Training" untuk seluruh pejabat di kantor itu. 

Hal ini dilakukan untuk memperkuat Kehumasan dan Literasi dalam mendukung tugas, pokok dan fungsinya instansi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 93, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman itu.

In House Training dilaksanakan pada Rabu (30/6/2021) lalu. Kegiatan yang berlangsung siang hingga sore hari itu diisi pemateri dari dua media cetak terkemuka di Sumatra Barat. Keduanya adalah Yuniar atau Yuni, Redaktur Harian Singgalang dan Romi Delfiano, Redaktur Pelaksana Padang Ekspres.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniatun saat membuka kegiatan itu mengatakan, kegiatan tersebut mereka laksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung kebijakan kehumasan dan strategi komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. "Strategi komunikasi atau strakom  untuk Ditjen Perbendaharaan, telah ditentukan di awal tahun dan diturunkan menjadi strakom triwulanan dan strakom bulanan," sebut perempuan yang akrab disapa Heni. 

Pada strakom bulanan ini menurutnya, salah satu materinya adalah elaborasi isu terkait tugas dan fungsi masing-masing direktorat kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, salah satunya adalah tugas dan fungsi KPPN Lubuk Sikaping.

 "Dari strakom bulanan ini disetiap akhir pekan, kami harus menyampaikan laporan kegiatan atas apa yang telah kami sampaikan kepada masyarakat," kata Heni lagi.

Lebih jauh disampaikan, ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian pimpinan mereka, seperti realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, DAK fisik dan dana desa. Juga kredit Umi,  Anggaran prioritas lainnya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Implementasi SAKTI, Pembinaan Badan Layanan Umum, Pengelolaan Kas, dan simplifikasi birokrasi melalui jabatan fungsional.

Heni menuturkan, KPPN Lubuk Sikaping membawahi dua wilayah kerjaz yaitu Kabupaten Pasaman dan kabupaten Pasaman Barat dengan total 53 satuan kerja (satker). KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan  dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang undangan.

"Dengan kata lain Kepala KPPN merupakan representasi Menteri Keuangan di wilayah kerjanya," ujarnya.

Sejak tahun 2017, KPPN mendapat peran baru sebagai penyaluran sebagian dana transfer dan investasi pemerintah, yaitu DAK Fisik dan Dana Desa. KPPN juga melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi). 

Pada 2021, KPPN Lubuk Sikaping mendapat alokasi dana Rp 584.531.288.000 untuk 53  satker termasuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Desa  sebesar Rp 284.831.635.000. 

Sampai dengan 30 Juni 2021 telah terealisasi sekitar Rp 199.210.144.796 atau 34,08 persen. Khusus untuk pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa telah tersalur sekitar Rp42.690.421.000 atau sekitar 14.99% dari total alokasi dana Rp 284.831.635. 

Heni berharap, dengan menghadirkan dua narasumber dari dua media besar itu, KPPN makin dikenal secara luas. "One news in a week adalah salah satu program yang dicanangkan oleh KPPN Lubuk Sikaping dan  merupakan program penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran, tugas serta fungsi KPPN di daerah sebagai representasi Kementerian Keuangan," pungkasnya.


Antusias
Selama kegiatan, peserta "In House Training"  tampak antusias mendapatkan pemaparan tentang kiat menulis berita dan foto jurnalistik dari narasumber. Keduanya memaparkan betapa pentingnya peran kehumasan dalam membangun citra positif lembaga demi mendukung program yang sudah ditetapkan, baik melalui pemberitaan maupun foto. 

Apalagi, dengan kehadiran Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka publikasi menjadi sebuah keharusan. Disanalah, peran kehumasan begitu besar. 

Humas yang baik bisa membangun citra positif lembaganya lewat pengajian berita yang menarik, informatif, dan akurat dengan tetap mengacu pada etika dan aturan yang berlaku. (Yuni)

ADSEN KIRI KANAN