Notification

×

mgid Bawah Bapenda

Adsen

Walikota Diduga Teledor, 162 KK di Gunuang Terancam Dikeluarkan dari Padang Panjang

Senin, 24 Mei 2021 | 06:48 WIB Last Updated 2021-05-23T23:48:08Z

H. Masrizal Munaf melaporkan kegalauan masyarakat dari Nagari Gunuang, Padang Panjang, kepada Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah.(*)

PADANGPANJANG, fajarharapan.id
-- Ada dugaan, Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran teledor dalam menandatangani kesepakatan awal terkait tapal batas dengan Kabupaten Tanah Datar.


Akibatnya, 162 kepala keluarga (KK) menjadi cemas dan galau. Mereka adalah warga RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kampung tempat domisili mereka ini bernama Batutagak, Tanjuang, dan Gajah Tanang dalam wilayah Kenagarian Gunuang.


Bila kesepakatan awal itu yang ditindaklanjuti sehingga menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri), maka Nagari Gunuang akan terbelah, ada yang tetap dalam wilayah Kota Padang Panjang, ada pula yang masuk Kabupaten Tanah Datar. Warga yang 162 KK itu pun terancam dikeluarkan dari Padang Panjang.


‘’Ada ratusan keluarga kami yang terancam dikeluarkan dari Padang Panjang, bila kesepakatan itu direalisasikan. Mereka bermukim di kampung yang selama ini masuk wilayah Kota Padang Panjang, yaitu Batutagak, Tanjuang, dan Gajah Tanang dalam wilayah Nagari Gunuang. Secara administrasi pemerintahan, masyarakat kita itu adalah warga RT 10 sebanyak 53 KK, RT 11 sebanyak 50 KK, dan RT 13 sebanyak 59 KK,’’ ujar salah seorang pemuka masyarakat H. Masrizal Munaf, Minggu (23/5), di Batutagak.


Masrizal mengutarakan hal itu, di hadapan Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo, saat bersilaturahim dan berdialog dengan masyarakat dari ketiga RT tersebut, sehubungan beredarnya berbagai informasi, terkait dengan terbelahnya kampung mereka yang sebagian akan masuk wilayah Kabupaten Tanah Datar dan sebagian lagi masuk Kota Padang Panjang.


Kami menduga, sebutnya, ada keteledoran dari kedua kepala daerah saat menandatangani nota kesepakatan tersebut. Untuk itu, ujarnya, masyarakat berharap agar kesepakatan itu bisa direvisi kembali sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), sehingga warga yang selama ini menjadi bagian dari Kota Padang Panjang tidak terancam dikeluarkan, tersebab kesepakatan tapal batas yang ditandatangani kedua kepala daerah itu.


‘’Idealnya Kota Padang Panjang yang diperluas ke kawasan Batipuah dan X Koto, bukan malah dipersempit. Batutagak, Tanjuang, dan Gajah Tanang itu adalah bagian dari Gunuang. Nagari Gunuang menjadi penentu berdirinya Kota Padang Panjang. Sekarang, kenapa nagari itu yang dibelah, sehingga masyarakat menjadi resah,’’ sebutnya.


Ketua RT 13 Kelurahan Ekor Lubuk Zulfa Hendra menyebutkan, sejak beredarnya kabar kampung mereka masuk wilayah Tanah Datar, sesuai informasi ada kesepakatan kedua kepala daerah, masyarakat menjadi resah dan gamang. Masalah ini, sebutnya, sudah disampaikan secara tertulis kepada DPRD Kota Padang Panjang dan Pemprov Sumbar.


‘’Masyarakat kami resah. Ketika masalah ini disampaikan ke pihak berwenang, kami malah disuruh melapor ke bupati Tanah Datar. Jelas tidak masuk akal. Kami warga Padang Panjang kok melapornya ke Tanah Datar. Terima kasih sekali atas berkenannya Bapak Gubernur Sumbar dan Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah hadir pada dialog ini, dengan harapan kegalauan dan keresahan masyarakat bisa terobati, karena mereka mendapat kejelasan dan kepastian,’’ ucapnya.


Gubernur Mahyeldi menjelaskan, pihaknya akan meminta penjelasan kepada Walikota Padang Panjang dan Bupati Tanah Datar Eka Putra, terkait dengan masalah yang meresahkan masyarakat itu.


‘’Saya akan minta penjelasan atas kesepakatan itu. Satu hal yang pasti, dalam mengambil keputusan, tentu tidak cukup hanya dengan melihat peta dan hanya meja perundingan saja, tetapi harus dilakukan peninjauan ke lapangan, sehingga tak menimbulkan masalah dan tidak pula merugikan warga,’’ ujarnya.


Mahyeldi, setelah meminta informasi dari biro terkait di Setdaprov Sumbar, menegaskan, apa yang dilakukan walikota Padang Panjang dan bupati Tanah Datar itu baru bersifat kesepakatan awal. Artinya, sebut dia, masih memungkinkan untuk diperbaiki kembali. ‘’Mari duduk bersama lagi. Bila tidak selesai antara Padang Panjang dan Tanah Datar, baru nanti pemprov turun tangan,’’ tegas Mahyeldi.


Gubernur menegaskan, dalam menetapkan batas-batas wilayah di Sumatera Barat, semua pihak semestinya merujuk ke batas yang ada di masyarakat setempat. Bagi masyarakat Minangkabau, ujarnya, yang menjadi pedoman itu adalah batas nagari.


Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah juga menyebut, penetapan tapal batas Tanah Datar dan Padang Panjang itu baru kesepakatan awal. Artinya, kata dia, masih memungkinkan untuk diperbaiki. Pedoman kita, sebut dia, kesepakatan akhir. Bila itu sudah tercapai kesepakatan akhir, barulah bisa diterbitkan Permendagri terkait tapal batas tersebut.


‘’Penetapan tapal batas ini adalah ‘pekerjaan rumah’ tahun 2011 yang tertunda-tunda pelaksanaannya. Tiba-tiba beberapa bulan lalu keluar perintah Menteri Dalam Negeri untuk segera dituntaskan. Nampaknya ada kealpaan Pemko Padang Panjang, karena yang digunakan dalam kesepakatan awal itu adalah peta lahan, tidak nampak pemukimannya,’’ kata dia.


Selain gubernur dan ketua DPRD Padang Panjang, pertemuan juga diikuti pemuka masyarakat, di antaranya Datuak Kinali, Datuak Sati, Dt. Nan Sati, Datuak Bijo Anso, tokoh muda yang merupakan anak Nagari Gunuang Maisar Setiawan Munaf, dan lain-lain.(*)

ADSEN KIRI KANAN