Notification

×

adsense-BAWAH-HEADER

Iklan

Untuk LKPJ Bupati, DPRD Terbitkan Rekomendasi

Senin, 03 Mei 2021 | 17:00 WIB Last Updated 2021-05-03T10:00:00Z

 

Didampingi Wakil Ketua Irfan Amran, Sekretaris DPRD Indra, Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, selaku pimpinan paripurna Rabu (28/4), menyerahkan rekomendasi LKPJ Bupati Agam tahun 2021 kepada Wakil Bupati Irwan Fikri.(ist)




Lubuk Basung - DPRD Kabupaten Agam menyetujui diterbitkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam tahun 2020. Rekomendasi itu disetujui setelah digelar paripurna beberapa kali beberapa kali sidang.

Rapat  paripurna terakhir jelang penerbitan rekomendasi LKPJ Bupati 2020 itu digelar Rabu (28/4) di aula utama DPRD Jalan Sudirman Nomor 1 Lubuk Basung.

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Suharman, didampingi Wakil Ketua Irfan Imran, dan paripurna berjalan lancar. Rekomendasi diserahkan Pimpinan Sidang, Suharman kepada Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, didampingi Wakil Ketua DPRD Irfan Amran, dan Sekwan Indra Dt. Baradai.

Sebelum rekomendasi diserahkan, sebagai juru bicara DPRD pada rapat paripurna Henrizal membacakan catatan penting untuk ditindak lanjuti bupati di masa akan datang. Ada 28 yang butir catatan yang dibacakan.

Yakni, perlu penelitian dan peningkatan akurasi data dasar pajak dan retribusi yang akan berpengaruh bagi wajib pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas SDM terhadap pengelolaan PAD, termasuk petugas pengelola administrasi dan pemungut PAD.

“Dengan dukungan sistem teknologi informasi, perlu dukungan anggaran memadai bagi OPD pengelola PAD,” kata Henrizal.

Catatan lainnya yang dibacakan Henrizal, peningkatan kualitas SDM bagi pengelolaan PAD, termasuk petugas pengelola administrasi dan pemungut PAD, dilengkapi dengan sistem teknologi informasi, perlu dukungan anggaran memadai bagi OPD pengelola PAD.

Henrizal, anggota DPRD Agam dari Fraksi PAN tersebut, juga menyebut beberapa hal yang perlu ditingkatkan, diantaranya bidang pertanian, pembinaan UMKM dan industri kreatif, dan peningkatan kesejahteraan guru TPA/MDA.

Yang penting disampaikan Hendrizal, upaya pemerintah terhadap pengurangan pengangguran, pemerintah daerah agar meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk implementasi bagi masyarakat yang telah diberikan pelatihan keterampilan di BLK.(*)

 


adsense