Notification

×

mgid Bawah Bapenda

Adsen

Tiga Lembaga Bahas Nasib 75 Pegawai KPK Hari Ini

Selasa, 25 Mei 2021 | 07:49 WIB Last Updated 2021-05-25T00:50:13Z

  

Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas nasib penyidik Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (25/5).


Dalam hal ini, lembaga antirasuah melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).


"[Hari ini] akan diadakan pertemuan dengan BKN dan Kemenpan-RB serta pihak terkait lainnya untuk membahas tindak lanjut alih tugas pegawai KPK menjadi ASN sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (25/5), cnnindonesia.com.


Diketahui 75 pegawai tidak lolos TWK tersebut kini telah dinonaktifkan pimpinan KPK. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 652 tahun 2021, mereka diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasannya masing-masing.


Keputusan ini berbuntut pada protes keras yang dilayangkan oleh publik. Sejumlah pihak menilai TWK dijadikan alat untuk menyingkirkan para pegawai yang kritis dan berintegritas.


Bahkan, Novel menilai Ketua KPK Firli Bahuri telah bertindak sewenang-wenang karena menerbitkan SK tentang penonaktifan pegawai yang tidak lulus TWK.


Menurut dia, SK tersebut seharusnya berisikan penetapan atas hasil asesmen TWK bukan penonaktifan pegawai.


Rentetan peristiwa pengaduan ke sejumlah instansi pun sudah dilakukan puluhan pegawai tersebut. Tercatat, mereka telah membawa persoalan ini ke Dewan Pengawas KPK, Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).


Jokowi menyatakan tes wawasan kebangsaan KPK tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.


"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi, Senin (17/5).


Sementara Firli menyatakan dirinya tak pernah berpikir untuk memecat 75 pegawai yang tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.


"Mungkin ada yang bertanya adik-adik saya yang 75. Kami ingin pastikan, sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat," kata Firli dalam keterangan pers di Gedung KPK, Kamis (20/5). (*)

ADSEN KIRI KANAN