Notification

×

mgid Bawah Bapenda

Adsen

Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD 2021-2026 Kota Mataram Ditandatangani

Kamis, 06 Mei 2021 | 15:46 WIB Last Updated 2021-05-06T08:46:32Z
.

Mataram, fajarharapan.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, H.Didi Sumardi, SH  mengabarkan penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal (Ranwal) RPJMD tahun 2021-2026 telah selesai ditandatangani. 


Hal itu disampaikannya kepada Fajarharapan.id di sela-sela rapat paripurna Kota Mataram, Rabu (6/5/2021).


Menurutnya, laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta proses pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia khusus yakni meliputi panitia khusus telah mempelajari membahas dan mengkaji tentang rancangan awal RPJMD.  Dalam melakukan kajian pansus dibantu oleh tim ahli DPRD kemudian hasilnya akan tertung dalam bentuk pokok pikiran dan rekomendasi panitia khusus, panitia tersebut telah melakukan konsultasi dan kunjungan ke BUMD dan RSUD Kota Mataram.


Dalam rangka untuk mengetahui program yang akan di laksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan tujuannya disini adalah untuk mengetahui strategi dan kebijakan dalam pengelolaan BUMD/BLUD, serta panitia khusu telah melaksanaka raker dengan tim Anggaran beserta jajarannya bertujuan akan menjadi bagian catatan strategis DPRD sekaligus sebagai penyempurnaan RPJMD nantinya, ujar ketua DPRD.


Saat bertemu Fajarharapan.id berikut di sampaikan penjelasan mengenai rancangan awal RPJMD kota Mataram Tahun 2021-2026 yaitu, sebagai berikut: Berdasarkan undang-undang no 25 tahun 2004 RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi,program kepala daerah yang dimana RPJMD untuk memberikan pemahaman bahwa kota Mataram adalah berbeda dari daerah lain pada umumnya provinsi NTB, RPJMD sebagai media untuk mengimplemenasikan janji walikota dan wakil walikota Mataram sebagai acuan.


Dalam melakukan penilaian atas keberhasilan daerah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan daerah RPJMD sebagaimana amanat pasal 49 ayat (4) tentang peraturan menteri nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengadilan dan evaluasi pembangunan daerah serta evaluasi tentang peraturan rancangan daerah.


Pada kesimpulan di rapat paripurna ini dengan adanya fraksi-fraksi dewan yang bergabung dalam panitia khusus dengan harapan dapat menerima dan menyetujui rancangan awal RPJMD kota Mataram 2021-2026, tutupnya. (Putri)

ADSEN KIRI KANAN