Notification

×

mgid Bawah Bapenda

Adsen

Inggris Dituduh Telantarkan Rohingya, Pangkas Bantuan Rp406 M

Sabtu, 22 Mei 2021 | 07:06 WIB Last Updated 2021-05-22T00:06:54Z

 

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (AP/Mohammed Faisal)

Jakarta - Pemerintah Inggris dituding menelantarkan pengungsi Rohingya di Bangladesh karena memangkas bantuan kemanusiaan mereka hingga 40 persen dari sebelumnya, atau setara Rp406 miliar.


Pengurangan ini terlihat setelah Kantor Urusan Luar Negeri Persemakmuran Inggris (FCDO) melaporkan bahwa mereka akan memberikan bantuan sebesar 27,6 juta pound sterling atau setara Rp563 miliar.


Jumlah itu berkurang dari sumbangan Inggris pada 2020 yang mencapai 47,5 juta pound sterling atau setara Rp969 miliar, sebagaimana dikutip cnnindonesia.com.


Direktur eksekutif kebijakan, advokasi, dan kampanye Save The Children, Kirsty McNeill, mengatakan bahwa Inggris mengurangi bantuan ini di kala pengungsi Rohingya justru sedang dalam waktu paling membutuhkan.


"Keputusan ini akan membawa konsekuensi bencana bagi beberapa orang yang paling putus asa dan rentan di dunia. Inggris mundur saat mereka membutuhkan kita untuk melangkah, " kata McNeill, seperti dikutip The Guardian, Jumat (21/5).


Pemotongan itu, di mata McNeill, tidak mengejutkan karena melihat Kerajaan Inggris juga mengurangi bantuan ke Yaman dan Suriah. Ia hanya menganggap pemerintah "memiliki pandangan yang sempit".

"(Pengungsi Rohingya) sekarang tinggal di kamp pengungsi yang berbahaya dan sempit dan berjuang untuk melawan Covid-19," tutur McNeill.


Ia juga berkata, "Hingga kini telah terjadi 80 kebakaran lebih di tahun ini, di tempat yang merupakan pemukiman pengungsi terbesar di dunia (sekitar Cox's Bazar), dengan kepadatan populasi enam kali lipat dari New York City."


Menurut catatan, setidaknya ada 885 ribu pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh, sebagian besar sejak 2017, ketika militer Myanmar melancarkan operasi yang disebut PBB sebagai genosida terhadap kelompok minoritas itu.


"Ini bukan saatnya Inggris meninggalkan kepemimpinan internasional," kata Presiden Organisasi Rohingya Burma Inggris, Tun Khin, dalam sebuah pernyataan.


"Ketika Menteri Luar Negeri, Dominic Raab, memotong bantuan, target utama pemotongan bantuan ini adalah anak-anak Rohingya. Masa depan hilang untuk anak-anak di kamp. Dengan pertumbuhan populasi yang hampir tidak menerima pendidikan apa pun, dalam 10 tahun kita akan kehilangan satu generasi."


Saat peluncuran rencana bantuan itu, Duta Besar Inggris untuk PBB, Simon Manley, menyatakan bahwa tidak ada solusi jangka panjang untuk Rohingya. Keadaan kian parah karena kini ada pergolakan usai kudeta militer.


Juru Kampanye Organisasi Rohingya Burma Inggris, Karin Valtersson, menuduh bahwa sikap pemerintah Inggris yang mengecam kudeta itu tak selaras dengan tindakannya.


"Dominic Raab sering memberikan pernyataan, baik itu mengenai keadilan maupun dukungan kepada pengunjuk rasa, tetapi tidak menindaklanjutinya dengan tindakan, termasuk dalam hal ini adalah bantuan," kata Valtersson.


Valtersson menyayangkan sikap Inggris ini karena bantuan gabungan internasional di bawah Inter Sector Coordination Group (ISCG) pun kini menyusut.


Pada Selasa (18/5), ISCG mengumumkan hanya menyumbang 35 persen dari kebutuhan keseluruhan Rohingya di tahun 2021 yang diperkirakan mencapai US$943 juta.


Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka memang memangkas dana bantuan tahun ini. Namun, mereka akan meningkatkan kembali dana bantuan itu setelah pandemi Covid-19 berakhir. (*)


ADSEN KIRI KANAN