Notification

×

adsense-BAWAH-HEADER

Iklan

Pengelolaan Keuangan Bumdes Taman Ayu Diduga Tidak Transparan, Ada Apa???

Rabu, 21 April 2021 | 20:07 WIB Last Updated 2021-04-21T13:54:19Z

.


Lombok Barat. fajarharapan.id - Pendirian BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 


"Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri," ujar Asmuni Ketua PPLS Lobar waktu hearing ke DPMD, Rabu (21/4/2021).


Adapun tujuan penting pendirian BUMDesa adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.


Namun hal  berbeda terjadi di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Kabupatan Lombok Barat diduga dalam pengelolaan Bumdes tidak adanya transparansi dalam pengelolaannya dari sumber dana desa sebanyak Rp.95 juta dan dana kedua Rp.45 juta pada  tahun 2018 dan  Rp100 juta rupiah TA 2019 dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


Pasalnya, sampai saat ini terkait pengelolaan Dana Desa DD (bumdes ) yang anggarannya berasal dari dana APBN dinilai tidak transparan, begitu juga dengan pertanggungjawaban dan keuangan BUMDes yang hingga sampai saat ini tidak transparan dan tertutup. Bahkan saran dan masukan dari warga nya pun tidak pernah digubris oleh para pengurusnya.


Ditambahkan, agar pihak Bumdes segera menyampaikan bukti  laporan pengelolaan keuangan dan apabila hal demikian tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, maka persoalan ini berencana akan kami bawa ke ranah hukum.


Menurut Haji Suahaili selaku tokoh masyarakat Desa Taman Ayu yang di temu selesai hearing  ke DMPD, Rabu (21/4/2021) sekira pukul 12.00 Wib mengatakan, bahwa pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Taman Ayu  diduga bermasalah. Sebab sampai saat ini masyarakat tidak pernah tau berapa keuntungan BUMDes yang mengelola mulai dari BUMDES berdiri sampai saat ini.


"Sampai saat ini keuangan pengelolaan nyaris tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, hal ini diduga karena Direktur BUMDES tidak transparan, ada apa" ujarnya penuh tanda tanya.


Sementara itu saat wartawan  mengkonfirmasi kepada DPMD Heriramdan menyatakan, bahwa memang Bumdes tersebut tidak ada atau tak pernah ada laporan pertanggung jawaban semenjak tahun 2019 sampai dengan sekarang.


"Masalah keuangan memang saya kurang tahu karena itu semuanya Direktur Bumdes yang mengelolanya dan masalah laporan keuangan memang saya pernah mengatakan kepada direkturnya untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban, tetapi yang bersangkutan mengatakan akan kita laksanakan secepatnya dan sampai sekarang belum ada," ujarnya


Mursidin selaku tokoh pemuda Desa Taman Ayu, mengatakan kepada awak media bahwa sebagai lembaga keuangan mikro yang ada di desa dan menjalankan bisnis keuangan maupun yang lainnya terbentuk dalam unit-unit usaha bumdes, wajib untuk membuat laporan keuangan setiap bulan.


"Sudah sepatutnya kami sebagai masyarakat meminta pertanggung jawaban dari pengurus Bumdes karena ini menyangkut uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terang.


Menyingkapi persoalan ini Ketua LMPP Sahlan pun angkat bicara terkait  Bumdes yang seharusnya  wajib melaporkan perkembangan usahanya kepada masyarakat melalui musyawarah desa, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Karena pembukuan keuangan Bumdes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya, dan Bumdes harus melakukan pencatatan dan pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari.(FH)