Notification

×

adsense-BAWAH-HEADER

Iklan

Laporan Keuangan 2020 Belum Masuk Juga, Ketua DPRD Tikep Desak Walikota Evaluasi Kepala SKPD dan Lurah

Jumat, 05 Maret 2021 | 19:35 WIB Last Updated 2021-03-05T12:42:43Z
Ahmad Ishak


Tidore, fajarharapan.id -- Masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara yang belum menyampaikan laporan realisasi keuangan tahun 2020 ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tikep. 


Padahal, laporan keuangan sudah harus disampaikan paling lambat awal januari 2021, namun saja memasuki maret 2021 ini, masih ada yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2020. 


Kepala BPKAD Tikep, Mansyur saat diwawancarai jumat (5/3/2020) mengaku tidak hafal nama-nama SKPD yang belum memasukkan laporan keuangan 2020.


”Tetapi sampai tadi, masih ada yang belum masuk, ada juga dari kelurahan,” kata Mansyur.


Mansyur menjelaskan batas waktu memasuki laporan keuangan tahun 2020 sebenarnya sudah lewat. Meski begitu, pihaknya sudah menghimbau kepada SKPD dan lurah yang belum memasukkan laporan keuangan 2020 itu. Termasuk juga, Wali Kota yang sudah memberikan himbauan sekaligus warning kepada SKPD dan lurah yang belum memasukkan laporan keuangan 2020 tersebut.


”Sudah diimbau, kami berharap dipercepat, apalagi minggu kedua maret ini, akan ada lanjutan pemeriksaan dari BPK,”terangnya.


Sememtara itu, Ketua DPRD Tikep, Ahmad Ishak saat dikonfirmasi kaget mendengar masih ada SKPD dan lurah yang belum memasukkan laporan keuangan 2020. 


Ahamd mendesak agar walikota untuk memberikan sanksi dan evaluasi bagi SKPD dan kelurahan yang bandel terhadap pemasukkan laporan keuangan tahun 2020.


”Seharunya laporan keuangan 2020 ini sudah disampaikan jauh hari sebelumnya dan sudah harus tuntas semua pelaporan keuangan itu. Apalagi sekarang sudah masuk tahun anggaran 2021. Saya meminta agar Wali Kota perlu ambil langkah tegas sekaligus berikan sanksi kepala SKPD dan lurah yang belum masukkan laporan keuangan 2020 ini, bila perlu evaluasi saja,” harap Ahmad.


Dirinya khawatir keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari SKPD dapat mengganggu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan.”Jangan sampai gara-gara keterlambatan beberapa SKPD dan lurah itu mempengaruhi hasil WTP. 


Untuk itu Wali Kota dan Wakil harus ambil sikap tegas, kalau sebelumnya wakil wali kota mengeluarkan stateman ASN yang tidak mau vaksin akan tidak mendapatkan TTP, bila perlu kepala SKPD juga diberikan warning dan saksi yang serupa, bila perlu lebih tegas lagi. 


Termasuk lurah, kalau laporan keuangan yang terlambat masuk ini, bila perlu dana kelurahan dievaluasi, dan juga evaluasi lurahnya,”pungkasnya.(ana)

adsense

×
Berita Terbaru Update