Notification

×

adsense-BAWAH-HEADER

Iklan

Independensi Pemerintah Diuji pada KLB Partai Demokrat

Minggu, 07 Maret 2021 | 09:19 WIB Last Updated 2021-03-07T02:19:49Z

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.(kompas.com/antara)


Jakarta, fajarharapan.id - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, independensi pemerintah diuji terkait atau tidak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB tersebut tidak sesuai ketentuan.


"KLB ini pasti ada kelanjutannya, yaitu upaya mengesahkan hasil KLB ke Kemenkumham. Maka, di situlah independensi Pemerintah diuji," ujar Titi kepada yang dilansir republika.co.id, Minggu (7/3/2021).


Ia menuturkan, publik menunggu respons dan argumentasi atau rasionalitas pemerintah. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap persepsi publik akan posisi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo atas konflik Partai Demokrat.


"Justru yang ditunggu publik adalah bagaimana pemerintah akan merespon KLB ini dalam hal pengurus hasil KLB meminta pengesahan ke Kemenkumham," kata Titi.


Ia menjelaskan, dinamika internal partai memang sesuatu yang biasa, bagian dari proses yang akan mengukur soliditas kader dalam berpartai. Namun, dinamika tersebut bisa menjadi bola liar dan mendegradasi demokrasi bila aktor kekuasaan ikut cawe-cawe dan menjadi bagian dalam konflik internal partai.


Menurut Titi, hal itu Itu sangat berbahaya karena menjadi ancaman terhadap kebebasan dalam berserikat dan berkumpul melalui suatu partai politik yang bebas dan mandiri. Mestinya, aktor kekuasaan, khususnya pejabat negara fokus menjalankan tugas-tugasnya mengemban amanat jabatan.


Apalagi kondisi pandemi saat ini menuntut para pejabat untuk fokus dan serius bekerja dalam mengendalikan Covid-19 dan memulihkan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat.


"Presiden Jokowi pada periode awal kepemimpinannya sempat menyatakan agar jajaran menteri dan pejabat di kabinetnya tidak rangkap jabatan. Namun, kini justru malah bertaburan pengurus partai politik," tutur Titi.(*)

adsense

×
Berita Terbaru Update