Notification

×

adsense

Iklan

Pelantikan Kepala Daerah Maluku Utara agar Tidak Dilakukan Secara Virtual

Selasa, 23 Februari 2021 | 20:12 WIB Last Updated 2021-02-23T13:15:52Z
M. Miftah Baay


Tidore, fajarharapan.id - Plh Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara M. Miftah Baay mendesak kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara agar dapat mempertimbangkan pelantikan wali kota dan wakil wali kota beserta bupati dan wakil bupati secara virtual. Hal ini disampaikan Miftah karena berbagai pertimbangan dan alasan. 


Miftah menjelaskan berdasarkan rapat dengan Pemprov, Selasa (23/2), sesuai dengan arahan Mendagri pelantikan secara virtual guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.


”Kalau dasar pikir Kota Tidore justru pelantikan secara virtual justru membuat orang banyak berkumpul kalau di pusat di kantor, mendingan dilakukan dengan tidak virtual atau di kantor gubernur saja, tetapi undangan terbatas, seperti wali kota dan wakil wali kota beserta istri, kemudian rohaniawan dan yang dilantik kan selesai,” ujar Miftah yang juga menjabat sebagai Pj Sekda Tikep itu saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).


Miftah menegaskan justru dengan tidak dilakukan secara virtual justru lebih sefti serta pengamanan lebih ketat. ”Kalau tidak dilakukan secara virtual tentu pengamanan bisa diperketat, seperti adanya polisi, atau Satpol-PP, tentu ruang gerak orang yang masuk pasti susah. Justru pelantikan secara tidak virtual lebih terjamin dibandingkan secara virtual,” tegasnya.


Miftah mengaku dengan mempertimbangkan beberapa persoalan tersebut, maka pemerintah Kota Tikep dalam rapat dengan pemprov meminta agar pemprov dapat bermohon dengan Kemendagri untuk dapat dilaksanakan pelantikan pada tanggal 26 Februari nanti tidak dilaksanakan secara virtual.


”Begitu juga perlu berfikir psikologi orang yang terpilih, karena ini merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi disatu sisi virtual ini juga perlu dipertimbangkan karena kondisi jaringan,” ungkap Miftah.


Miftah menambahkan meski keinginan pemkot tikep tidak dilaksanakan secara virtual, namun semua keputusan berada ditangan kemendagri.


”Makanya setelah rapat tadi, biro pemerintahan akan langsung menyurat ke kemendagri untuk diminta gubernur melantik secara langsung di kantor gubernur di sofifi. Tetapi kami yang laksanakan pelantikan diminta menunggu, kami berharap semoga bisa terkomunikasi,” pungkasnya. (ana)

adsense

×
Berita Terbaru Update