Notification

×

adsense

Iklan

SD 03 Bidar Alam Kecewa Tidak Pernah Mendapat Bantuan Sejak Tahun 2017

Rabu, 27 Januari 2021 | 15:03 WIB Last Updated 2021-01-27T11:37:26Z

Kadispendidikan, Sekolah Dasar 03 Bidar Alam ditinjau Kadis, didampingi kepala sekolah sejumlah pengurus.



Solsel, fajarharapan.id - Viral di media sosial, murid Sekolah Dasar SD 03 Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, (Sumbar) belajar di ruang sekolah yang tidak layak dipakai.


Lokasi sekolah tersebut sejak tahun 2018 lalu sudah tidak dipakai lagi karena sudah ada bangunan baru, bangunan baru yang berada di belakang bangunan lama sarana prasaranya sudah lengkap, malahan muridpun sudah belajar di ruang baru tersebut.


Hanya saja disaat pandemi ini, jumlah murid dibatasi untuk belajar, pihak sekolah ingin mengejar ketertinggalan dan mengejar mutu, dan dikarenakan masih kurangnya ruang belajar dilokasi baru, maka dipakailah ruang kelas yang sudah dibuka dindingnya untuk belajar murid.


Mendapat informasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Novrizin langsung turun ke lokasi mengadakan pertemuan dengan unsur terkait, Rabu (27/1/2021).


Turut hadir Kepala Dinas, Kabid Inventarisasi Aset DPPKAD Solok Selatan Joni kepala UPT Rahman, Pengawas sekolah Darnison, Kepala Sekolah Baharuddin, ketua komite.


Kadis sengaja mengumpulkan semua elemen terkait di sekolah ini untuk mencarikan jalan terbaiknya bagaimana permasalahan ini segera tuntas.


Menurutnya, ada usulan penghapusan aset tahun 2019.


"Kita prioritaskan kembali pembangunan sekolah tersebut dengan anggaran yang ada," ucap Novrizon.


Kabid Aset yang diwakili Kasubid Inventarisasi Banyak sekolah sekolah yang tidak dimanfaatkan seharusnya bangunan yang tidak layak itu harus dibuatkan komitmen untuk dihapuskan dan ditertibkan. Luas lokasi sekolah 2128 meter persegi.


Anggota DPRD Solok Selatan asal pilihan dapil 3 Dedi Arisandi sudah memasukan anggaran pembangunan pafingblok halaman sekolah.


Kepala Sekolah  Baharuddin menyebutkan pada tahun 2017 dan selalu mengikuti perkembangan sekolah.


Kronologis pembangunan gedung sekolah baru tahun 2007 semenjak itu sekolah ini tidak lagi mendapatkan bantuan apapun.


Luas lokasi sekolah seluas lebih kurang 2.128 meter persegi berada di pusat keramaian kecamatan Sangir Jujuan.


Pihak sekolah sudah berkali kali meminta penghapusan aset yang lama, tahun 2019 juga kami antarkan lagi surat penghapusan aset, tetapi belum juga ada persetujuan dari pemerintah daerah.


"Anehnya pada 2021 sudah keluar list bahwa sekolah kami ini keluar SKnya sebagai penerima bantuan RKB 2021, disayangkan SK untuk SD 03 hilang di tengah jalan dan gagal dapat bantuan RKB," ujarnya.


Ironisnya, yang diminta bangunan RKB di tengah jalan hilang, sekolah dibujuk dengan bangunan WC saja. "Kami tidak butuh WC pak, kami butuh RKB," ucap kepsek.


"Saya selaku kepala sekolah putra asli selalu diejek masyarakat. Sudah putra daerah yang memimpim tak juga ada kemajuan," kesalnya lagi.


Dia berharap karena rombel SD 03 cuma delapan ruangan, untuk ke depan agar bisa ditambah lagi, setidaknya dua rombel, sehingga bangunan lama bisa dihapuskan asetnya, dan tidak menjadi polemik.


Ketua komite Ramadhan sejak tahun 2017 sekolah ini memang banyak mengalami kendala, termasuk usulan proposal pembangunan yang selalu gagal.


Untuk merobohkan aset ini pihak sekolah tidak memiliki anggaran, bagaimana pemda mencarikan jalan keluarnya.


Kabid Inventaris Aset DPPKAD Solok Selatan Joni Pardino dalam pemaparanya mengatakan, kebijakan aset itu adalah bidang aset, semua aset sejak mekarnya Solok Selatan ini lengkap datanya dibagian aset.


Namun untuk sistem penghapusan aset tidak semudah membongkar bangunan  sebuah rumah, harus ada prosedur dan persetujuan kepala daerah.


Sekolah SD 03 Bidar Alam ini hanya kurang perawatan saja, sebenarnya sekolah ini masih bisa dipakai digunakan untuk kegiatan pendidikan lainya.


Sistim penghapusan aset ada beberapa item, bencana, kebakaran, longsor dan untuk penghapusam aset itu harus ada penggantinya.


"Banyak prosedur yang harus dilalui untuk penghapusan aset," tegas Joni.


Dari hasil pertemuan itu didapat kesepakatan bahwa pihak sekolah menunggu persetujuan kepala daerah (bupati) dan pihak pemda akan memperhatikan kebutuhan sekolah seperti usulan dua bangunan RKB lagi. (Hrf)


adsense

×
Berita Terbaru Update