Notification

×

Horizontal

Iklan

Gubernur Sumbar: Perketat Protokol Kesehatan Jelang Sekolah Tatap Muka

Rabu, 30 Desember 2020 | 08:31 WIB Last Updated 2020-12-30T01:31:59Z

Persiapan penerapan protokol kesehatan menjelang sekolah tatap muka (kumparan.com)


Padang, fajarharapan.id - Rencana belajar tatap muka di sekolah Sumatera Barat (Sumbar) harus disertai dengan pengetatan protokol kesehatan di setiap sekolah. Hal ini dikatakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.


"Kemungkinan 4 Januari 2020 bisa dilakukan sekolah tatap muka. Syaratnya sarana dan prasarana protokol kesehatan harus tersedia di sekolah serta mendapatkan izin dari bupati atau wali kota. Perketat protokol kesehatan," kata Irwan, Selasa (29/12/2020).


Irwan menambahkan, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.


"Meski pemerintah kabupaten atau kota diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka," kata dia sebagaimana dikutip pada inews.id.


Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, kata dia, bisa melanjutkan pembelajaran secara daring dari rumah.


Irwan berharap Bupati dan Wali Kota benar-benar memantau persiapan sekolah tatap muka tersebut karena risiko penyebaran Covid-19 tetap ada.


"Bayangkan kalau anak di sekolah. Bisa tidak dicegah untuk ketemu temannya. Guru cuma satu, pasti ada berkerumum. Murid ngobrol sama temannya bagaimana? Apalagi dari rumah ke sekolah, kalau naik angkot, bertemu OTG, sudah dipastikan menular, bertemu teman di sekolah dan menularkan semua. Ini harus dijaga," katanya.


Salah satu solusi menurutnya adalah pengaturan shift dari Dinas Pendidikan untuk mengatur pembagian jumlah siswa untuk penerapan pembelajaran tatap muka.


Nantinya di dalam kelas akan dibagi menjadi dua shift. Jumlah siswa pun akan diatur hingga 50 persen. Ruang sekolah juga harus diatur dan diberi jarak serta menyediakan sarana protokol kesehatan. Untuk jamnya nanti akan diatur lebih detail oleh dinas pendidikan. (*)


×
Berita Terbaru Update