 |
| (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar) |
Jakarta,
fajarharapan.id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul
Halim Iskandar mengatakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)
Dana Desa saat ini sudah mencapai 99 persen yakni sebanyak 73.610 desa.
Ia
mengatakan, presentase itu dihitung dari jumlah 74.672 desa potensial yang
menyalurkan BLT Dana Desa dari total 74.953 desa di seluruh
Indonesia.
"73.610
desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa termin satu bulan pertama, artinya
tinggal satu persen semua desa menyalurkan BLT Dana Desa," ujar Abdul
Halim saat konferensi pers secara virtual, Selasa (4/8/2020).
Ia
menerangkan, hingga saat ini sebanyak 7.883.073 keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. Dari
jumlah itu, 31 persen atau 2.598. Sebanyak 386 penerima manfaat adalah
perempuan kepala keluarga.
"Ini
sangat menarik sekali, karena dari 2.598.386 KPM ini hanya sedikit yang sudah
masuk DTKS dan belum dapat PKH atau jaringan pengaman sosial lainnya dan
terbanyak yang belum terdata, ini artinya sangat tepat kebijakan BLT Dana
Desa," ujarnya.
Sementara,
rincian penerima manfaat BLT Dana Desa hingga saat ini terbesar berasal dari
petani dan buruh tani yakni 6.946.133 KPM atau 88 persen, disusul pedagang dan
UMKM lima persen yakni 394.345 KPM.
"Kemudian
315.028 KPM nelayan dan buruh nelayan, 156.310 KPM atau dua persen buruh
pabrik, satu persen guru yakni 62.090 KPM," ujarnya.
Ia
mengatakan, total dana BLT Dana Desa yang sudah tersalurkan sebanyak Rp12,97
triliun baik termin satu maupun termin dua. Namun, pada termin dua di bulan
pertama yang sudah cair yakni Rp 73,61 miliar.
Namun, pada
termin ketiga yang akan mulai cair Oktober, Kemendes memberikan fokus ke
beberapa desa yang anggarannya tidak cukup jika menyalurkan hingga Desember.
"Ada
beberapa desa yang duitnya ngga cukup karena duitnya cairnya di awal, itu 550
desa di 33 provinsi yang diharapkan mendapat tambahan dana nilainya Rp 53,133
miliar yang sudah dibahas dalam rapat tingkat menteri dengan Menkeu,"
ungkapnya sebagaimana dikutip pada republika.co.id.
"Untuk
menutup kekurangan desa yang dana desanya sudah habis karena cair di awal, maka
ada beberapa desa dapat tambahan untuk yang BLT kekurangan," ungkapnya. (*)
