Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Fraksi PKS Usulkan Pemkab Solok Terapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Senin, 17 Agustus 2020 | 12:48 WIB Last Updated 2020-08-17T05:48:53Z
(Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab.Solok Lucki Efendi, dihadiri Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal, SE dan anggota DPRD Kab Solok, Sekdakab. Solok H. Azwirman, SE.MM, Sekwan Suharmen, Forkopimda dan SKPD Pemkab Solok, Rabu (12/08/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab.Solok)

Solok, fajarharapan.id.com - Se-iringan terjadinya peningkatan signifikan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Solok, Frkasi partai keadilan sosial (PKS) usulkan, dalam rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati Solok tentang Ranperda Perubahan APBD 2020, agar pengawasan dan adanya sanksi bagi semua yang melanggar protokoler kesehatan Covid-19, Rabu (12/8/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Solok.

Pandangan Umum Fraksi PKS yang disampaikan oleh Nazar Bakri mengatakan, merasa perlu menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten Solok.

"Tidak ada salahnya, kita meminta Pemerintahan Daerah bersama aparat Kepolisian, menjadikan masker sebagai objek pemeriksaan, kapan perlu keluarkan Perbup," ujarnya.

"Jangan sampai terjadi dimasa transisi New Normal, kita justru merasa aman dan lalai, sehingga  wajar saja hari-hari ini justru terjadi lonjakan yang signifikan," sambungnya.

Terkait kondisi keuangan pemerintah dalam musibah Pandemi Covid 19, diakui Nazar Bakri sangat memahami dan menyadarinya.

"Namun kondisi tersebut, jangan juga membuat kita tidak bergerak, dan kita harus tetap bekerja dan maju, menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dimasyarakat kita, apakah itu berupa kebutuhan pembangunan fisik, atau yang sifatnya non fisik," harap politisi PKS.

Dalam penyampaian pandangan umum tersebut, politisi PKS Nazar Bakri menyinggung, terkhusus SKPD yang terkait untuk menganggarkan perbaikan jalan Kabupaten.

Dibidang Pendidikan, Nazar Bakri mengatakan bahwa PKS memahami pandemi Covid 19 saat ini, adalah masa yang sangat berat bagi pemerintahan, termasuk urusan wajib pendidikan yang juga menjadi pilar dan visi utama kepala daerah kabupaten solok.

Nazar Bakri mengatakan, dalam kondisi ini selayaknya pulalah anggaran di dinas pendidikan di perjuangkan semaksimal mungkin. Politisi PKS tersebut berpesan, banyak hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terkhusus bidang pendidikan. (nr)

×
Berita Terbaru Update