Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Organisasi Penggerak Kemendikbud, Berujung Kisruh CSR

Rabu, 22 Juli 2020 | 17:00 WIB Last Updated 2020-07-22T10:00:09Z
(Kemendikbud Nadiem Makarim)
Jakarta, fajarharapan.id - Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang digagas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim punya misi membantu meningkatkan kualitas pengajar saat Ujian Nasional (UN) ditiadakan. 

Masalahnya, potensi salah sasaran dana hibah negara mencuat karena ada organisasi tak murni lembaga pendidikan yang lolos.

Nadiem Makarim mengumumkan program ini pada awal Maret. Tujuannya, mengajak organisasi masyarakat di bidang pendidikan berlomba membuat pelatihan yang ditargetkan untuk guru dan kepala sekolah.

Pelatihan ini dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Nadiem mengganti UN menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter dengan numerasi dan literasi jadi poin penting yang bakal diujikan.

Mendikbud pun ingin guru dan kepala sekolah menguasai numerasi dan literasi dalam pembelajaran. Organisasi masyarakat pun diminta membuat rencana pelatihan guru di dua bidang ini melalui seleksi Organisasi Penggerak.

"Organisasi yang terpilih akan menyelenggarakan program rintisan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di bidang literasi dan numerasi selama dua tahun ajaran, yaitu 2020 hingga 2022," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano dalam keterangan pers yang diterima, Senin (3/3/2020).

Untuk menjalankan program ini, Nadiem menggelontorkan dana hingga Rp595 miliar. Dana tersebut di antaranya dihibahkan kepada ormas yang lolos seleksi untuk melaksanakan pelatihan.

Besaran dana yang diberikan dikelompokkan dalam tiga kategori seleksi. Pertama, kategori gajah bakal dapat dana hingga Rp20 miliar per tahun dengan target pelatihan ke lebih dari seribu sekolah.

Kedua, kategori macan bakal dapat dana Rp5 miliar per tahun dengan target 21 sampai 100 sekolah. Ketiga, kategori kijang bakal mendapat dana Rp1 miliar untuk target lima sampai 20 sekolah.

Pada tahapan seleksi, seluruh organisasi masyarakat di bidang pendidikan dapat mendaftar dengan menyampaikan proposal rencana pelatihan. Proposal kemudian diseleksi oleh lembaga independen, yakni Smeru Research Institute.

Pada tahapan evaluasi, tim seleksi menilai proposal rencana pelatihan secara objektif. Sehingga latar belakang organisasi tidak dijadikan acuan pemilihan peserta.
Terdapat 183 peserta yang dinyatakan lolos dalam tahap evaluasi proposal. Selanjutnya, pelatihan akan dilakukan oleh ormas pada kurun waktu Agustus 2020 sampai Mei 2020.

Mendekati tahap pelatihan, kritik mulai berdatangan kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud karena meloloskan sejumlah lembaga yang diduga merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yakni Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto, lolos seleksi.

Menurut data salah satu organisasi masyarakat yang lolos evaluasi proposal, Yayasan Putera Sampoerna lolos pada kategori Macan dan Gajah. Sementara, Yayasan Bhakti Tanoto lolos pada kategori gajah sebanyak dua kali. Pertama untuk pelatihan guru SMP, dan kedua untuk guru SD.

Diketahui, program CSR sendiri menjadi salah satu instrumen pengurang pajak korporasi. Jika benar mendapat dana hibah dari negara, institusi CSR ini akan mendapat semacam subsidi ganda.

"APBN tidak pantas dihibahkan kepada organisasi yang didirikan dengan semangat membangun CSR, karena mereka akan memperoleh keringanan pajak dari dana yang disisihkan oleh perusahaan induk," cetus salah satu penggagas Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika, Ahmad Rizali, salah satu peserta Organisasi Penggerak.

Atas kasus ini, Muhammadiyah pun mengundurkan diri dari Organisasi Penggerak, dengan alasan masih banyak lembaga pendidikan baru yang membutuhkan dana hibah tersebut.

Pihak Tanoto Foundation sendiri membantah menerima dana hibah dari program Organisasi Penggerak ini. Sebaliknya, pihak Tanoto menginvestasikan ratusan miliar rupiah untuk pengembangan pendidikan lewat program PINTAR.

Kemendikbud sendiri belum merespons upaya konfirmasi perihal data 183 organisasi penggerak dari salah satu ormas itu.

Saling Lempar
Direktur Jenderal Tenaga Guru dan Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam teknis seleksi peserta Organisasi Penggerak.

"Kami melibatkan lembaga independen [untuk seleksi proposal pelatihan], yaitu Smeru Research Institute. Penentuan ormas yang lolos dilakukan di mana Kemendikbud tidak intervensi," kata dia.

Kemendikbud, kata dia, sangat berhati-hati dalam menjalankan program ini karena melibatkan uang negara hingga ratusan miliar rupiah. Seleksi pun dilakukan secara objektif tanpa memandang asal organisasi.

"Dalam konteks implementasinya nanti juga sama. Keterlibatan Itjen dan juga organisasi yang nanti kita libatkan, seperti KPK juga penting untuk memastikan dana yang diberikan untuk peningkatan kualitas pendidikan," aku dia.

Terkait mekanisme seleksi hingga meloloskan lembaga-lembaga CSR, The Smeru Research and Institute, dalam akun Twitter-nya, mengaku "mengacu kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 3 Thn 2020 ttg Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah." 

"Tim evaluasi independen dari SMERU melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proposal-proposal organisasi masyarakat yang diajukan kepada
@Kemdikbud_RI untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan," tutur lembaga riset ini sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.

"Saat ini kerja tim evaluasi independen proposal sudah selesai. Semua pertanyaan silakan diajukan ke @Kemdikbud_RI," kilahnya. (*)

×
Berita Terbaru Update