Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Wajib Pampangkan Penerima Bantuan Covid-19

Minggu, 10 Mei 2020 | 14:31 WIB Last Updated 2020-05-10T08:11:02Z
Walikota Sawahlunto Deri Asta SH saat menyalurkan bantuan kepada warga Desa Balai Batu Sandaran beberapa waktu lalu.

Sawahlunto, fajarharapan.id
 - Berdasarkan Surat Gubernur nomor 489/138/Humas-2020 perihal penyediaan saluran Informasi / pengaduan penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 kepada Bupati dan Walikota se-Sumbar, agar melakukan transparansi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.


Caranya memajang dan menempelkan semua penerima bansos, BLT, PKH, JPS dan lain-lain di kantor-kantor Camat, Walinagari, Jorong dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah di akses oleh masyarakat.

Bupati dan Walikota juga harus menyediakan saluran/informasi pengaduan terhadap berbagai hal tentang bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19, termasuk menunjuk pejabat/petugas khusus pengelola pengaduan beserta prosedurnya.

Menanggapi hal tersebut Walikota Sawahlunto Deri Asta SH mengatakan bahwa untuk call center sudah dipersiapkan di Dinas Sosial, jadi kalau ada masyarakat yang kurang pas dalam penyaluran bantuan agar melaporkan ke Dinas Sosial.

"Kepada seluruh Desa dan Kelurahan telah diminta untuk memampangkan daftar-daftar penerima bantuan tersebut. Baik itu dari Kementerian Desa, APBD Sawahlunto, Pemprov Provinsi, Kementerian Sosial dan termasuk dari BUMN. Kita tak mau tumpang tindih atas penyaluran bantuan ini sehingga semuanya harus transparan," ungkapnya, Minggu (10/5/2020).

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMD - PPA) Kota Sawahlunto, Dedi Syahendry menyampaikan bahwa saat ini telah dilakukan di setiap desa/keluharan wajib memampangkan daftar-daftar penerima bantuan di setiap kantor desa/kelurahan dan di tempat-tempat umum.

"Minimal di kantor desa/kelurahan masing-masing untuk penerima bantuan tersebut. Kalau ada masyarakat yang kurang puas, melapornya ke desa/kelurahan dan untuk secara kotanya kita akan terima keluhan masyarakat di Dinas Sosial. Namun tetap di arahkan ke desa/kelurahan dulu supaya ada kejelasannya," ucapnya.

Terkait nomor pengaduan ke Dinas Sosial, Kadis menyarankan agar dapat menghubungi nomor telepon (0754) 61085 untuk masyarakat yang kurang puas terhadap penyaluran bantuan ini. (ton)
×
Berita Terbaru Update