Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Kebijakan Pemerintah Berubah-ubah, PSBB Tidak Berjalan dengan Baik

Selasa, 12 Mei 2020 | 15:02 WIB Last Updated 2020-05-12T08:02:33Z


Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd. Asli Chaidir, SH

Padang, Fajarharapan.com-
Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd Asli Chaidir, SH menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan baik. Ini karena
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat berubah-ubah.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bingung dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Padahal acuan untuk melaksanakan PSBB itu, harus mengikuti aturan pemerintah pusat. PSBB diusulkan daerah dan pusat yang memutuskannya," kata Asli dalam rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Sestama BNPB, Selasa (12/5).

Misalnya, kata Asli, Presiden sudah melarang tidak boleh bandara dioperasikan. Begitu juga
terminal bsa dan pelabuhan hingga 1 Juni 2020, agar tidak ada yang mudik. Namun oleh Menteri Perhubungan dikeluarkan  kebijakan, kembali diperbolehkan moda transportasi bergerak dengan alasan untuk pemulihan ekonomi.

Memang diakui ada beberapa  persyaratan dan kelengkapan yang wajib dibawa oleh calon penumpang, misalnya, surat keterangan bebas terjangkit Corona.

"Pertanyaannya, siapa yang dapat mengontrol kedatangan orang dari suatu daerah ke daerah
lain, termasuk surat keterangan bebas terjangkit Corona. Didapatkan setelah rapid test. Nggak bisa
menjadi ukuran. Sebab kebanyakan rapid tes  itu tidak benar hasilnya,' terang Asli.

Selain itu Asli juga mempertanyakan terkait paparan Sestama BNPB yang menyebutkan,  terdapat
pendanaan penanggulangan Covid19 yang berasal dari Dana Hibah Luar Negeri Rp100,4 miliar.

"Mohon dijelaskan rinciannya dari lembaga apa saja dana hibah tersebut? Hal ini penting untuk
mengetahui adakah motif tersembunyi dari dana-dana hibah tersebut," ujar mantan Ketua DPW PAN
Sumbar dua periode ini.

Asli mencontohkan kepada Padang. Warganya yang positif terus bertambah, hingga Selasa (12/5)
sudah 186 orang. Kebanyakan virus ini dibawa oleh pendatang dan warga tempatan yang bolak balik
keluar daerah.

Pemko Padang bersama Forkopinda terus mengontrol orang masuk ke Padang, dengan menempatkan petugas di posko-posko perbatasan. Tetapi banyak yang datang ke Padang dari Jakarta via bandara dan bus antar kota antar provinsi (AKAP).

"Pemko kesulitan untuk kontrol bus/mobil yag masuk Padang karena mereka tidak mau tahu dengan 
syarat PSBB tersebut dan banyak melawan petugas karena menurut mereka Menteri Perhubungan sudah mengizinkan untuk mudik," kata Asli yang periode lalu juga duduk di Komisi VIII DPR. (401)

×
Berita Terbaru Update