Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Jika Juni Tren Corona Naik, Pilkada Sebaiknya Ditunda 2021

Senin, 18 Mei 2020 | 21:31 WIB Last Updated 2020-05-18T14:31:07Z

Anggota Komisi II DPR, H. Guspardi Gaus, M.Si


Jakarta, Fajarharapan.id-Berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang semula ditetapkan 9 September 2020 diundur pelaksanaannya menjadi Desember 2020.

Namun demikian, jika hingga Juni tren kasus virus Corona di Indonesia tak kunjung menurun, sebaiknya Pilkada 2020 ditunda hingga 2021.

"Itu solusi terbaik. Saya akan mengusulkannya di rapat kerja nanti bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan DKPP, " kata Anggota Komisi II DPR, H. Guspardi Gaus.

Politisi PAN ini menyebutkan jika merujuk pada Pasal 201A Ayat 3 Perppu 2/2020, penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa ditunda kembali hingga bencana non-alam virus corona berakhir. Tinggal DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati waktunya.

"Harus berdasarkan kesepakatan karena di Perppu 2/2020 sudah diakomodir di dalam Pasal 201 A ayat 3. Jadi, itu hanya kesepakatan, jadi tidak ada Perppu baru lagi untuk menetapkan waktu itu," jelas Guspardi.

Saat menetapkan penundaan pilkada bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu, Guspardi menuturkan, ia sudah meminta agar pilkada ditunda hingga setahun. Namun, karena dia menilai pemerintah lebih paham kondisi di lapangan, termasuk masukan dengan pejabat pemerintah daerah yang terkait, makanya Komisi II DPR sepakat menyerahkan keputusannya ke pemerintah.

"Kalau saya keras meminta ditunda satu tahun, tapi yang lebih tahu perkembangan tentu pemerintah. Kita kan lembaga pengawas, harus proporsional juga," tutur Guspardi.

Dia meminta hal ini, jika seandainya di Desember 2020 kondisi belum stabil, tentu dia akan berjuang di dalam rapat untuk melakukan penundaan kembali. Dalam konteks ini, kata Guspardi harus melihat kepentingan lebih besar apalagi menyangkut masyarakat banyak di daerah.

Selain Guspardi, anggota Komisi II Fraksi PDIP Komarudin Watubun juga menyerukan usulan serupa. Ia menilai, Pilkada 2020 lebih baik ditunda hingga pandemi COVID-19 berakhir.

"Idealnya tahun depan (2021), karena problem dasar sampai hari ini, pemerintah tidak punya data referensi memastikan puncak pandemi turun. Bahkan juga tingkat dunia," kata Komarudin. (***)
×
Berita Terbaru Update