Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Guspardi Minta Pemerintah Kaji Betul Soal Relaksasi PSBB

Kamis, 07 Mei 2020 | 04:52 WIB Last Updated 2020-05-06T21:52:51Z

Anggota DPR, Drs.H. Guspardi Gaus, M.Si



Jakarta, Fajarharapan.com-Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam terkait wacana akan dilakukannya relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak bisa hanya melihat secara kasat mata maupun perkembangan data terkait penanganan Covid-19.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menjelaskan, pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Diakui PSBB menjadikan ekonomi melambat dan berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.

"Tapi itu semua harus dikaji mendalam, baik soal ketahanan pangan, penanganan medis hingga pendapatan warga. Mengkaji ini harus melibatkan pihak-pihak yang benar-benar kredibel di bidangnya agar kajian yang dihasilkan itu tidak beraroma politik," sebut politisi asal dapil Sumbar II ini, Rabu (6/5).

Menurut Guspardi, kalau pemerintah hanya sebatas memikirkan rencana relaksasi PSBB, tidak masalah, asalkan jangan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Tetapi untuk relaksasi PSBB butuh perencanaan matang dan dilakukan secara bertahap. Kriteria relaksasi PSBB juga harus terukur dan dimatangkan.

Namun mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar ini menilai, rencana pemerintah melakukan relaksisasi PSBB itu justru memperlihatkan kepada publik, ketidakjelasan konsep penanganan Covid-19. Tidak pula memiliki dasar yang kuat.

Guspardi berpendapat, sejak awal penerapan PSBB ini hanya upaya pemerintah pusat melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah. Di lapangan, memang pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang paling sibuk dalam upaya penanganan dan pengendalian Covid-19.

Bahkan para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi. Tetapi di sisi lain, pemerintah justru ingin melonggarkan PSBB.

Sebelumnya, perencanaan relaksasi PSBB itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md. Katanya, berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat yang tidak beraktivitas bebas, pemerintah sedang memikirkan adanya pelonggaran sebagai relaksasi PSBB.

Untuk kondisi saat ini memotong mata rantai penyebaran covid -19 sesuatu yang mutlak, agar penyebarannya wabah ini tidak banyak menimbulkan korbaan lagi, apalagi nyawa lebih penting dari faktor lainnya termasuk masalah ekonomi. Oeh karena itu penangan covid -19 ini harus menjadi fokus utama dan menjadi tujuan utama, pungkas anggota Baleg DPR RI ini.
×
Berita Terbaru Update