Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Guspardi Minta Pemerintah, Jangan Terburu- buru Terapkan " New Normal"

Rabu, 20 Mei 2020 | 14:14 WIB Last Updated 2020-05-20T07:14:16Z


Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si


Jakarta, fajarharapan.id- Anggota DPR Fraksi PAN Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si mengungkapkan  Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat usia di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitasnya. Kebijakan itu dikenal dengan "New Normal". 

Sebelumnya, semua orang tanpa memandang kelas usia, diminta untuk tetap tinggal di rumah demi memotong rantai persebaran virus corona penyebab Covid-19 sesuai dengan panduan protokoler PSBB.

Tahapan baru inilah yang disebut sebagai "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Masyarakat nantinya dapat kembali beraktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

"Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu adalah sebuah keniscayaan," katanya.

Legislator PAN ini meminta pemerintah agar lebih fokus dalam memerangi Covid-19 yang kian hari terus bertambah dan entah kapan akan hilang.

"Pemerintah seyogyanya fokus pada penanganan agar angka kasus Covid-19 menurun signifikan. Jika jumlah kasus positif tak menurun, sebaiknya pemerintah mengurungkan niatnya dulu untuk menerapkan kebikajan "New Normal" dan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," tutur Guspardi.

Kalau pemerintah menggunakan argumen WHO untuk fase New Normal, maka pemerintah harus mengingat sejumlah syarat yang diwajibkan oleh WHO jika ingin melonggarkan pembatasan. Yakni, negara harus mampu mengendalikan penyebaran virus corona hingga mengalami angka penurunan. 

Lalu, negara juga harus mampu melacak dini, isolasi, hingga tes secara masif. Ketiga, negara harus bisa menekan potensi penularan corona di tempat-tempat rawan. Terakhir, berbagai tempat publik seperti sekolah dan perkantoran harus bisa menerapkan protokol pencegahan COVID-19.
 
Anggota DPR asal Sumatera Barat ini menambahkan, pemerintah jangan terburu-buru menerapkan kebijakan New Normal ini. Memang harapan pemerintah penerapan kebijakan ini akan dapat memacu dan menggerakkan lagi roda ekonomi, tetapi keselamatan jiwa rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. 

Sebelumnya beberapa kebijakan pemerintah menuai banyak masalah setelah dilaksanakan di lapangan. Pelonggaran PSBB tidak berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti kebijakan membolehkan transportasi umum beroperasi kembali telah membuat  penunumpukuan penumpang yang penuh sesak di Bandara Soetta.

Kasus di salah satu mal di Alam Sutra yang mengundang kerumunan masa karena tetap malayani pembeli secara fisik. Terakhir konser amal yang digagas BPIP pun gagal menerapkan protokoler kesehatan karena acara tersebut pun mengundang kermaian.

"Untuk itu pemerintah seharusnya melakukan pengkajian secara seksama dan konprehensif berbagai aspek dan dampak serta resiko yang akan timbul serta kesiapan pelaksana di lapangan juga harus dipastikan sudah bisa mengatasi berbagai masalah yang akan muncul nantinya di lapangan sebelum menerapkan kebijakan New Normal yang direncanakan mulai 1Juni 2020 mendatang," pungkas Guspardi. (***)





×
Berita Terbaru Update