Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Guspardi Minta Awasi Bansos, Jangan Ada yang Bermain

Jumat, 08 Mei 2020 | 11:13 WIB Last Updated 2020-05-08T04:13:07Z

Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si

Jakarta, Fajarharapan.com-Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan pemerintah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19, dimana Rp110 triliun dialokasikan untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial), seperti bansos, PKH , bansos tunai, bansos sembako dan lain-lain .
Alokasi dana sebesar itu, belum termasuk dana bansos yang berasal dari refocing dan realokasi APBD menunjang penanganan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia.
“Agar penanganan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pendistribusian berbagai bentuk bantuan pemerintah tersebut harus dilakukan profesional dan proporsional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transfaran dan akuntabel,” ujar Guspardi.
Menurut Guspardi , mengingat sasaran penerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang berada di daerah, maka semestinya sistem pelibatan perangkat daerah dengan sistem botton up harus dilakukan sehingga daerah merasakan perasaan memiliki dan tanggungjawab atas penyaluran berbagai bantuan.
“Libatkan civil society dan organisasi kemasyarakatan setempat untuk menjadi
pengawal program bantuan agar tepat sasaran dan terwujudnya akuntabilitas penggunaan uang negaragara,” ujar Guspardi.
Legislator asal Sumatera Barat ini berharap penyaluran bantuan sosial baik dalam bentuk
bansos sembako maupun bansos tunai tersebut pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat agar bantuan pemerintah untuk Covid -19 benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran serta jangan sampai terjadi yg mendapatkan bantuan tersebut
orang berkecukupan dan mapan ekonominya sedangkan orang susah dan miskin akibat dampak Covid -19 malah tidak mendapatkannya.
Selanjutnya jangan sampai ada pungutan liar dan pemotongan bantuan tersebut oleh oknum di  apanganldengan alasan apapaun. Jika didapati ada pungli atau pemotongan dalam bantuan ini maka pihak pemerintah daerah harus melakukan tindakan tegas dengan sanksi yang cukup berat.
Oleh karena ini guna menampung dan merespon pengaduan masyarakat ini bisa dibuka saluran informasi 24 jam yang quick respon atas berbagai persoalan yang ada di masyarakat sehingga bisa ditangani dengan cepat dan dan tepat.
Untuk itu petugas yang berada pada garda terdepan ini dalam melakukan pendistribusian
berbagai bentuk bantuan tersebut betul-betul mengenali masyarakat mana yang berhak
menerimanya dan mana pula yang tidak.

“Petugas ini tidak boleh mempermainkan data tersebut sehingga dalam pendistribusian bantuan yang diberikan pemerintah ini sasarannya tepat kepada anggota masyarakat yang terkapar akibat dari Covid-19,” ujar anggota komisi 2 DPR tersebut.(***)
×
Berita Terbaru Update