Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

DPR: Jokowi Blunder Menaikkan Kembali Iuran BPJS,

Minggu, 17 Mei 2020 | 00:11 WIB Last Updated 2020-05-16T17:11:36Z



Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si

Jakarta, Fajarharapan.com-Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut ibarat mimpi di siang bolong dan benar-benar bagai pukulan telak bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, di saat masyarakat sedang susah dan kesulitan ekonomi akibat melemahnya ekonomi dan makin diperparah lagi dengan pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat mengikuti imbauan pemerintah untuk di rumah saja dan membatasi gerak dan jarak sehingga masyarat "dipaksa" tidak dapat membuka usaha dan aktivitas lainnya.

"Sekonyong- konyong pemerintah melakukan blunder dengan menaikkan iuan BPJS. Bisa sempoyonganlah rakyat jadinya," kata Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR. Dampak dari situasi pandemi covid-19 pemerintah seharusnya memikirkan dan mencari solusi untuk meringankan beban masyarakat yang makin terpuruk dan susah ini bukan malah menambah beban dengan mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan iuran BPJS.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN ini meminta pemerintah harus arif dan bijaksana, kreatif dan
inovatif dalam menyikapi persolan BPJS yang banyak masalah dan dinamikanya. Baik dalam mengatasi defisit anggaran begitu juga persoalan manajemen.

"Jadi solusi dari persoalan BPJS jangan " hanya " dengan menaikkan iuran yang berdampak membebani kehidupan masyarakat yang akan membuat mereka bertambah susah dan terancam miskin," ucap Guspardi.

Tetapi lakukan restrukturisasi dan pembenahan manajemen secara komprehensif dan terukur sehingga pengelolaan BPJS berjalan profesional dilandasi efisiensi dan efektivitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung dalam konsiderannya juga menjelaskan tentang persoalan ini.

Guspardi mengungkapkan, pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini karena Mahkamah Agung telah menolak kenaikan iuran BPJS ini sekaligus membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan di dalamnya diatur tentang kenaikan iuran BPJS, pemerintah terkesan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung karena putusan MA tersebut subtansinya adalah membatalkan usulan kenaikan iuran BPJS.

Langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit di BPJS. Dan juga bertolak belakang dengan semangat melindungi segenap warga negara menghadapi pandemi Covid -19.

"Untuk itu diminta kepada Presiden dapat membatalkan atau mencabut Perpres No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut," tegas Guspardi. (***)
×
Berita Terbaru Update