Sri Mulyani-DPR Rapat Virtual soal Corona 5 Jam, Ini Hasilnya

Selasa, 07 April 2020, 09:00 WIB Last Updated 2020-04-07T02:00:10Z


(Menteri Keuangan Sri Mulyani)

Jakarta, fajarharapan.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan rapat kerja (raker) bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengenai perkembangan kondisi perekonomian nasional di tengah wabah COVID-19.

Anggota KSSK yang ikut raker adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Rapat dimulai pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Ada tiga kesimpulan yang dihasilkan dari raker yang berlangsung kurang lebih lima jam.

"Dengan demikian kita sepakati bersama tiga kesimpulan ini, dan kami persilakan Menteri Keuangan untuk menyampaikan kata penutup," kata Pimpinan rapat Komisi XI Dito Ganinduto, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi terhadap Komisi XI DPR yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah. Khususnya dalam penanggulangan COVID-19.

"Kami berterima kasih atas raker ini, untuk menjelaskan langkah-langkah bidang keuangan negara. Saya ingin sampaikan, hubungan ini, hubungan yang baik akan terpelihara untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menjaga keuangan dan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Komisi XI DPR RI juga meminta Sri Mulyani memanfaatkan pelebaran defisit anggaran benar-benar untuk penanggulangan virus corona (COVID-19).

Anggota Komisi XI Kamrussamad mengatakan pelebaran defisit APBN tahun 2020 bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat miskin.

"Pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk Krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui Program jaring pengaman sosial," kata Kamrussamad.

Dia pun meminta pemerintah meningkatkan dana penanggulangan COVID-19 ditingkatkan lagi. Pasalnya jika dibandingkan dengan anggaran yang disediakan oleh Malaysia masih kalah besar.

"Kenapa Indonesia Jauh lebih kecil anggaran Pandemic COVID jika dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia Resmi 10% dari PDB," jelasnya.

Dia juga meminta pemerintah membuktikan stimulus yang sudah diterbitkan, yakni sebesar Rp 405,1 triliun bisa menekan laju kemiskinan dan mampu mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara Anggota Komisi XI dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menghitung dengan cermat seberapa besar dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan keuangan nasional.

Apalagi, dikatakan Misbakhun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dampak COVID-19 lebih kompleks dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1997-1998 dan krisis keuangan pada 2008-2009.

"Maka perlu mengkalibrasi sizing krisisnya seperti apa, dari supply dan demand side. Pertanyaannya, berapa lama ini akan terjadi? Tolong Menkeu benar-benar mengukur, jangan pernah underestimate krisis ini," ujar Misbakhun.

Sementara Anggota Komisi XI dari Partai Nasdem, Hasbi Ansori meminta pemerintah mempercepat perumusan skema bantuan langsung tunai (BLT) agar bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan saat menjalankan protokol kesehatan.

"Saya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah rumuskan BLT, daerah sudah lakukan pemberian BLT cuma masih parsial per kabupaten diberikan. Saya harap pemerintah pusat bersama-sama ini masalah sosial akan timbul sebab pembatasan sosial isolasi diri," katanya.

Berikut tiga kesimpulan raker antara Komisi XI DPR:
1. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan dalam membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan wabah COVID-19, mitigasi dampak-dampak COVID-19 serta penyelamatan perekonomian nasional yang akan dilaporkan dan dibahas secara reguler dengan Komisi XI DPR RI.

2. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabel sebagaimana dikutip pada detik.com.

3. Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, Ketua LPS menyusun peraturan pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan dalam waktu secepatnya. (*)

Terkini