Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Menaker Catat 1 Juta Lebih Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK

Rabu, 08 April 2020 | 20:00 WIB Last Updated 2020-04-08T13:00:11Z
(ilustrasi)
Jakarta, fajarharapan.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat lebih dari 1 juta pekerja dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi virus corona. Secara rinci, ia menyebutkan 873 ribu tenaga kerja dirumahkan, dan 137,4 ribu tenaga kerja di-PHK.
"Dampak covid-19 ini luar biasa. Sejumlah perusahaan mulai merugi dan meminimalisir jumlah karyawan mereka hingga mengurangi upah," ujar Ida, Rabu (8/4/2020).

Adapun, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK berasal dari sektor formal dan informal. Mereka berasal dari berbagai sektor usaha.
"Utamanya, sektor industri yang paling tertekan, seperti tekstil, garmen, pariwisata, dan informal," jelasnya.
Lebih lanjut, pekerja yang dirumahkan mendapat tiga jenis perlakuan upah, yaitu dibayar penuh, dibayar separuh, dan tidak dibayar sama sekali. Sementara, pekerja yang di PHK masih ada yang mendapat pesangon, namun juga ada yang tidak mendapat pesangon.
Kementerian Ketenagakerjaan, kata Ida, terus melakukan pengawasan, koordinasi, dan pendataan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dari berbagai daerah.

Selain itu, pihaknya juga terus berdialog dengan perusahaan dan industri agar mereka bisa semaksimal mungkin tidak melakukan PHK kepada pekerja.

Dialog dilakukan dengan perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Lalu, juga berkomunikasi dan menerima aduan dari serikat pekerja dan buruh.
"Kami terus berkomunikasi, meminta perusahaan agar sekali lagi PHK menjadi pilihan terakhir. Sebaiknya, melakukan pengurangan jam kerja, hari kerja, atau melakukan perumahan secara bergilir," imbuh Ida.
Hanya saja, ia mengaku pemerintah butuh waktu untuk mengatasi gelombang PHK dan pekerja yang dirumahkan. Pemerintah juga mengklaimsudah mengantongi berbagai jurus.

Pertama, Kartu Prakerja yang ditargetkan mampu melindungi sekitar 5,6 juta pekerja di Indonesia, khususnya para korban PHK. Pemerintah juga sudah memodifikasi program agar tidak hanya memberi keterampilan sebagai bekal peningkatan kualitas pekerja, namun juga insentif langsung.

Peserta Kartu Prakerja akan mendapat dana sebesar Rp3,55 juta per orang. Rinciannya, dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan, dana insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan dana survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan.

"Saya rasa ini kebijakan yang langsung menyasar karena sudah kami modifikasi, tidak hanya pelatihan online, tapi juga memberi dana sebagai insentif untuk menjaga daya beli. Kenapa tetap ada pelatihannya? Karena kami mau mereka tetap memiliki tambahan keterampilan untuk bekerja nanti atau membuka usaha," terangnya.
Kedua, program vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan program tahunan kementerian. Ketiga, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 11,9 juta usaha mikro dan kecil, serta keringanan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada 11,4 juta debitur.

"Saya rasa itu semua bisa cover potensi pekerja yang dirumahkan dan PHK termasuk ketika kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberlakukan DKI Jakarta. Selain itu, juga ada program bansos yang menyasar langsung masyarakat," tuturnya sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.

Untuk bansos, pemerintah akan memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Paket Sembako. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan gratis dan diskon tarif listrik serta insentif perumahan MBR mencapai 175 ribu unit. (*)


×
Berita Terbaru Update