Notification

×

Horizontal

Iklan

Kabupaten Solok Kucurkan Anggaran Rp15 Miliar untuk Penanganan Corona

Rabu, 01 April 2020 | 12:01 WIB Last Updated 2020-04-01T05:01:46Z
ilustrasi

Solok, fajarsumbar.com -  Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengucurkan dana untuk menangani virus corona yang sangat mematikan tersebut, Selasa (31/3/2020).

Dipastikannya pengucuran anggaran untuk menangani Covid-19 yang telah mewabah  hampir seluruh Provinsi di Indonesia bahkan di dunia tersebut setelah hasil kesepakatan anggota DPRD dan TPAD Kabupaten Solok.

Disepakati pada rapat pembahasan revisi anggaran, antara Banggar DPRD Kab. Solok dengan TAPD, menyangkut pencegahan penyebaran virus Corona.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kab. Solok, di hadiri oleh Ketua DPRD Kab. Solok Jon Firman Pandu dan anggota Banggar.

Sementara itu dari pemerintah daerah Kabupaten Solok hadir Sekda Aswirman, SE.MM dan TAPD, Selasa (31/03/2020).

Disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu,

"Kita butuh relokasi dana. Total dana relokasi dan cadangan untuk penanggulangan Covid-19 ini menjadi 25 Milyar," jelasnya.

Saat rapat, beberapa anggota dewan juga menanyakan kesiapan pemerintah daerah Kab. Solok dalam penanganan Covid-19.

Hal tersebut ditanyakan anggota Banggar Ivon Munir, mengenai ketersedian APD bagi petugas medis hingga Disinfektan.

Beberapa anggota Banggar yang hadir ada yang sangat setuju dengan dilakukannya revisi anggaran dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok.

Sebut saja Dodi Hendra misalnya. Dalam rapat tersebut Ia menyampaikan kesepahamannha dengan apa yang dianggarkan TAPD, yaitu mengalihkan kegiatan beberapa bulan ke depan guna penanganan Covid-19.

Namun begitu Dodi Hendra tetap menyampaikan, bahwa lembaganya akan tetap menjalankan fungsinya, dengan terus melakukan pengawasan terhadap anggaran sebesar 25 Milyar tersebut.

Dian Anggraini, salah satu anggota Banggar berharap, agar pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama anak sekolah yang keluyuran dan berkumpul-kumpul.

Dendi salah yang juga anggota Banggar dikesempatan itu menyampaikan, bahwa pengalihan dana ini harus jelas pengunaannya.

Ia meminta kepada pihak pemerintah agar anggaran yang dialihkan tersebut jelas peruntukannya.

Disela rapat beberapa anggota Banggar menyampaikan, bahwa anggota dewan saat ini ada juga yang telah melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di daerah sekitar mereka.

Dalam kesempatannya, Sekda solok Aswirman,SE.MM mengawali tanggapannya, Ia menyampaikan mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Pemda Solok dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Sekda menyetujui anggaran untuk DPRD Kab. Solok yang dialihkan untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.

"Jika perlu, dana Pilkada kita alihkan untuk penanganan Covid-19. Karena anggaran dana penanganan ini tidak bisa kita prediksi-kan," sambung sekda.

Mengenai tim medis sekda menjelaskan, bahwa secepat mungkin pemerintah akan melengkapi alat-alat yang dibutuhkan, termasuk APD.

"Kita perlu juga perlu memikirkan fisik tim medis yang sekarang ada di lapangan, dan di posko-posko. Sebab, mereka bekerja hampir 24 jam," ungkap sekda.

Mengenai APD yang ditanyakan salah seorang anggota Banggar Ivon Munir, di jelaskan sekda bahwa pemerintah daerah saat ini sudah memesan APD sebanyak 200 set, khusus untuk para medis. 

"Namun dikarenakan barangnya langka, maka pesanan tersebut masih inden," sambungnya.

"Terkait dengan kelangkaan masker, saat ini kita sudah memberdayakan UMKM yang ada di Kabipaten Solok untuk membuatnya," jelas sekda

"Kita rencanakan memesannya sebanyak 10 ribu masker," sambung sekda.

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dian Anggraini, yang menyoorot soal pemberian pemahaman kepada masyarakat dan anak sekolah yang keluyuran,

Sekda menjelaskan bahwa kegiatan yang bersifat operasional seperti posko dan perbatasan, tim Sat Pol PP siap melakukan tindakan bagi anak sekolah yang keluyuran.

Mengenai dana Pokir dewan yang disetujui untuk di alihkan sebagai dana penanggulangan Covid-19. Sekda menjelaskan, bahwa hal itu dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 

"DPRD dalam hal ini sifatnya hanya memantau dan mengawasi," jelas sekda.(nanang)
×
Berita Terbaru Update