Notification

×

adsense

Iklan

Guspardi Dukung Upaya Judicial Review Perppu Kebijakan Keuangan Negara

Senin, 20 April 2020 | 16:17 WIB Last Updated 2020-04-20T13:33:43Z






Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si




Jakarta, Fajarharapan.com-Sejumlah tokoh masyarakat mengajukan permohonan judicial review terhadap Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Pandemi Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, Perppu ini dikhawatirkan akan membuat pemerintah kebal hukum.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan masyarakat perlu mendukung upaya peninjauan kembali terhadap Perppu ini agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang di
tengah wabah Covid-19 yang tengah melanda republik ini.

Guspardi menjelaskan, dalam Perppu ini diatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19. Namun fungsi kontrol lembaga legislatif dilumpuhkan oleh Perppu ini sehingga pembuat kebijakan dikhawatirkan dapat bertindak sesuka hati karena fungsi kontrol parlemen diabaikan.

Pemberlakuan Perppu ini dikhawatirkan berpotensi melanggar konstitusi dan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan keuangan negara. Pemerintah menjadi superpower tunggal dan tak bisa
dituntut sehingga tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif dan yudikatif akan menjadi lumpuh.

Dengan Perppu ini, kata Guspardi,  maka tugas dan fungsi DPR dalam hal penganggaran dan pengawasan menjadi tidak berlaku. Begitu juga tugas dan wewenang lembaga peradilan ditiadakan
karena pemerintah tak bisa dituntut secara hukum dalam kondisi demikian.

Selain itu, Perppu ini juga menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal sekaligus di tangan eksekutif tanpa bisa dikontrol dengan dalih meyelamatkan rakyat dari penyebaran pandemi Covid-19. Ini jelas berpotensi melanggar konstitusi karena pemerintah akan bekerja tanpa pengawasan.

"Perppu ini juga digulirkan pemerintah tanpa meminta saran, pendapat, dan masukan atau amandemen dari DPR sebagai mitra kerja pemerintah.  DPR hanya diberikan opsi menerima dan menolak. Jika disetujui maka Perppu ini berpotensi menyebabkan terjadinya penyelewengan keuangan negara, sementara si pengambil kebijakan akan kebal hukum," katan Guspardi.

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, pemerintah memang punya kewajiban menekan penyebaran wabah Covid-19 dan mengatasi dampak yang ditimbulkan, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan dalam menerbitkan regulasi.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat telah mengajukan judicial review terhadap Perppu ini. Mereka, antara lain, Amin Rais, Din Syamsudin dan yang tokoh-tokoh lainnya.  (***)

adsense

×
Berita Terbaru Update