Gubernur Diminta Transparan soal Dana Penanganan Covid-19

Senin, 20 April 2020, 17:43 WIB Last Updated 2020-04-20T10:43:47Z



H. Afrizal, SH, M.H


Padang, Fajarharapan.com-Pemprov Sumbar sudah mengalokasikan dana APBD untuk penanganan Covid-19 di daerah ini. Bahkan dana pokok pikiran anggota DPRD Sumbar dan di sekretariat DPRD juga ada yang digeser ke sini.

"DPRD mendukung penuh, merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Sumbar. Karena dananya cukup banyak, kami minta Gubernur, transparan soal ini. Apalagi kami minta skim peruntukkannnya sampai sekarang belum ada juga sampai ke DPRD Sumbar," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, H. Afrizal kemarin di Padang.

Apalagi Rabu (22/4) pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial  Berskala Besar) mulai diterapkan di Sumbar. Bagaimana teknis dan pelaksanaannya hingga kini belum tergambar maksimal. Padahal di sini butuh langkah sigap dan cepat gubernur sehingga dalam pelaksanaan nantinya, bisa berjalan sesuai harapan.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar ini, menilai Gubernur bersama jajarannya belum siap terkait pelaksanaan PSBB. Bisa jadi di jajaran eksekutif sudah merancangnya tapi seharusnya unsur Forkopimnda dan DPRD dilibatkan secara utuh.

Yang menjadi pertanyaan besar bagi Afrizal, adalah realokasi anggaran APBD yang cukup besar itu. Dia setuju saat pandemi Corona ini, kebutuhan APD, masker, hand sanitizer dan peralatan medis lainnya sangat dibutuhkan untuk menangani pasien Corona.

Kemudian juga insentif bagi tenaga medis yang sudah bekerja ekstra di rumah sakit, sejauh ini juga belum jelas berapa dialokasikan dari APBD Sumbar. Bahkan, untuk gizi dan konsumsi tenaga medis yang menangani pasien Corona, belum pula tergambar.

"Intinya, berapa pastinya total dana APBD Sumbar yang direalokasi untuk penanganan Corona, harus jelas. Begitu juga rincian untuk perlengkapan alat kesehatan, termasuk insentif, juga harus jelas," katanya.

Selanjutnya, bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Corona berapa pula dialokasikan. Termasuk juga operasional petugas yang berjaga di daerah perbatasan maupun di tempat lainnya yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

"Kita minta ini, harus transparan. Bagaimana pula sharingnya dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang juga merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Harus cepat, masak, tepat dan berjelas-jelas," sebutnya. (***)

Terkini